GratisPol Jadi Solusi Utama Kaltim Atasi Kendala Biaya UKT bagi Mahasiswa

Keterangan foto: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.

Publiknews.co Samarinda – Program GratisPol Pendidikan kembali mendapatkan perhatian setelah Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan banyaknya lulusan SMA yang terpaksa membatalkan rencana melanjutkan pendidikan tinggi akibat beban biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Menurut Seno Aji, terdapat banyak laporan terkait calon mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena keterbatasan biaya.

Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang lebih efektif untuk membuka akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan Timur.

“Banyak calon mahasiswa yang harus mengurungkan niat karena biaya UKT. Program GratisPol kami hadirkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Seno Aji pada Kamis (4/12/2025).

Program GratisPol sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2025 dengan fokus utama pada mahasiswa baru di semester pertama.

Pada tahun 2026, cakupan program akan diperluas hingga mencakup mahasiswa yang berada pada semester akhir.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini sesuai kebutuhan.

Adapun persyaratan untuk mengikuti program GratisPol sangat sederhana, yakni mahasiswa harus memiliki KTP Kalimantan Timur dan telah berdomisili minimal tiga tahun di provinsi tersebut.

Program ini terbuka bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Dalam kesempatan yang sama, Seno Aji juga mengimbau pihak perguruan tinggi agar segera menyelesaikan proses verifikasi berkas.

“Segera tuntaskan proses verifikasi agar mahasiswa dapat segera menikmati fasilitas kuliah tanpa biaya,” katanya.

Program GratisPol dipandang sebagai upaya strategis dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala biaya pendidikan.
(Adv/DprdKaltim/Ca)