Gubernur Rudy Minta Maaf soal Polemik Renovasi Rumah Jabatan, Janji Audit Ulang Anggaran

Ket foto: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Publiknews.co Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat menyusul polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang ramai diperbincangkan publik. Sorotan muncul setelah anggaran renovasi senilai Rp25 miliar mencuat, termasuk sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak.

Rudy mengatakan dirinya mengikuti berbagai respons masyarakat dalam beberapa hari terakhir, mulai dari kritik, masukan, hingga keresahan warga. Menurutnya, tanggapan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Sebagai gubernur, saya memahami bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas publik akan menimbulkan perhatian masyarakat. Kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian warga terhadap daerah yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Ia mengaku telah melakukan evaluasi pribadi atas situasi tersebut. Rudy menilai masih ada hal yang perlu dibenahi, terutama dalam penyampaian kebijakan serta komunikasi kepada publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Dengan kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

Menurut Rudy, reaksi masyarakat dapat dimengerti karena Kalimantan Timur masih memiliki berbagai kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan. Karena itu, munculnya informasi mengenai renovasi rumah jabatan dengan sejumlah item seperti kursi pijat dan akuarium air laut memicu pertanyaan publik yang dinilainya wajar.

Ia menjelaskan, perencanaan paket renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya resmi menjabat sebagai gubernur. Namun demikian, ia menegaskan tanggung jawab tetap berada pada dirinya sebagai kepala daerah saat ini.

“Perencanaan renovasi memang telah ada sebelum kami bertugas. Meski demikian, sebagai gubernur saya tetap bertanggung jawab memastikan penggunaan anggaran sejalan dengan rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh fasilitas renovasi yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut. Selain itu, seluruh paket pekerjaan akan dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka.

“Kami akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran untuk fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyampaikan penghentian keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan memperluas ruang transparansi agar setiap kebijakan dapat diketahui serta diawasi bersama oleh masyarakat.

Rudy turut meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan beragam tafsir.

“Saya tegaskan tidak ada maksud sedikit pun membawa atau membandingkan pihak mana pun dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” katanya.

Menutup keterangannya, Rudy menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih cermat, peka terhadap kebutuhan warga, serta memprioritaskan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur.

Penulis Ayii Editor Redaksi