Halte Disalahgunakan Jadi Hunian, DPRD Samarinda Desak Penertiban dan Percepat Transportasi Massal

adv 26

Publiknews.co Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera menertibkan halte bus di Jalan Pahlawan yang belakangan diketahui disalahgunakan sebagai tempat tinggal. Kondisi tersebut dinilai telah menyimpang dari fungsi fasilitas umum yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menata kembali aset daerah tersebut.

“Penggunaan fasilitas umum harus sesuai dengan peruntukannya. Halte merupakan sarana bagi masyarakat untuk menunggu transportasi, bukan untuk dijadikan tempat tinggal. Tindakan seperti itu jelas tidak dapat dibenarkan,” ujar Deni pada Sabtu (2/5/2026).

Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga dan memanfaatkan fasilitas publik secara bijak. Menurutnya, kesadaran bersama sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi sarana umum.

Sebagai langkah pencegahan ke depan, Pemkot Samarinda berencana menghadirkan sistem transportasi massal guna mengoptimalkan kembali fungsi halte yang ada di kota tersebut.

“Program transportasi massal sebenarnya direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026. Namun, karena adanya sejumlah hambatan, penganggarannya kemungkinan baru dapat direalisasikan pada tahun 2027,” jelasnya.

Rencana tersebut mencakup penyediaan bus sekolah serta angkutan umum dalam kota yang diperuntukkan bagi masyarakat luas. Untuk merealisasikan program ini, diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp900 juta.

“Pengadaan transportasi massal ini difokuskan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan,” tambah Deni.

Dengan mempertimbangkan kondisi lebar jalan di Samarinda yang relatif terbatas, DPRD menyarankan agar armada yang digunakan memiliki kapasitas yang proporsional.

“Kami menyarankan penggunaan bus berukuran kecil atau mikrobus dengan kapasitas sekitar 15 hingga 20 penumpang agar tetap sesuai dengan kondisi jalan yang ada,” ungkapnya.

Ia menilai, kehadiran transportasi massal tidak hanya akan meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mendorong Samarinda menuju kota metropolitan serta menekan biaya transportasi masyarakat.

“Kami berharap kondisi anggaran daerah dapat kembali stabil pada 2027 sehingga program ini bisa direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Deni.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi