Jahidin Dorong Penyelesaian Ganti Rugi Lahan untuk Kelancaran Proyek Ring Road Samarinda

Publiknews.Co, Samarinda — Proyek pembangunan Ring Road Samarinda di Jalan Nusyirwan Ismail masih diwarnai kendala terkait ganti rugi lahan warga yang terdampak.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penyelesaian polemik ini agar proyek strategis tersebut dapat terus berjalan tanpa hambatan.

“Saat ini, masih ada warga yang merasa berhak namun belum menerima pembayaran ganti rugi. Hal ini harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas PUPR-PERA Kaltim sedang memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh warga untuk memastikan bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan secara tepat sasaran. DPRD Kaltim, kata Jahidin, terus memantau dan mendukung proses ini agar berjalan sesuai prosedur.

“Proses ini memerlukan kehati-hatian, terutama untuk memastikan dokumen kepemilikan lahan sesuai dengan aturan hukum. Ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” jelasnya.

Jahidin juga mengungkapkan bahwa pihak DPRD telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna mencari solusi terbaik. Hasil komunikasi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penyelesaian sengketa ganti rugi.

“Kami optimis permasalahan ini dapat segera selesai, sehingga pembangunan Ring Road Samarinda tidak lagi tertunda,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa pembayaran ganti rugi hanya akan dilakukan kepada warga yang memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah dan bebas dari masalah hukum. Hal ini, menurut Jahidin, merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam proses tersebut.

“Selama bukti kepemilikan lahan lengkap dan tidak ada konflik hukum, pemerintah provinsi pasti akan melaksanakan kewajibannya,” tegasnya.

Jahidin berharap semua pihak dapat bersinergi agar masalah ganti rugi lahan tidak menjadi penghalang bagi pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Samarinda. DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.

“Penyelesaian yang adil dan transparan adalah kunci agar masyarakat merasa tenang, dan proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan lebih lanjut,” tutup Jahidin.

Reporter: Retno | Editor: Ahmadi