Keluhan Biaya Pendidikan dan Putus Sekolah Masih Mendominasi Aspirasi Warga di Masa Reses DPRD Kaltim

Publiknews.co Samarinda – Di tengah berbagai program pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas akses pendidikan, persoalan keterbatasan biaya pendidikan masih menjadi salah satu keluhan paling sering disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, mengungkapkan bahwa masalah anak putus sekolah dan mahasiswa yang kesulitan menyelesaikan studi akibat kendala finansial, masih menjadi aduan yang terus berulang dari tahun ke tahun, khususnya dari masyarakat berpenghasilan rendah.

“Setiap kali kami menyerap aspirasi di daerah pemilihan, yang disampaikan warga masih seputar kesulitan membiayai pendidikan. Banyak anak yang gagal melanjutkan ke jenjang SMA, atau mahasiswa yang tertunda kelulusannya karena tidak mampu menanggung biaya akhir studi,”kata Sugiyono, Minggu (22/6/2025).

Sugiyono menilai bahwa berbagai program bantuan yang telah diluncurkan pemerintah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pendekatan kebijakan saat ini masih terlalu terfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek pendidikan sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat kurang mendapatkan perhatian mendalam.

“Jika kita ingin serius mengentaskan kemiskinan, maka memastikan anak-anak bisa mengakses pendidikan adalah langkah fundamental. Pendidikan adalah jalan keluar dari lingkaran kemiskinan,”tegasnya.

Ia menyoroti ironi yang terjadi di lapangan, di mana sejumlah mahasiswa terpaksa menghentikan studi mereka hanya karena tidak memiliki dana untuk menyelesaikan skripsi atau membayar administrasi akhir.

Padahal, kata dia, nilai biaya tersebut sebenarnya tidak besar dari sisi anggaran pemerintah.

“Bagi pemerintah jumlahnya mungkin kecil, tapi bagi keluarga kurang mampu itu sangat besar dampaknya. Tanpa bantuan, mereka bisa gagal meraih gelar dan kehilangan masa depan,”lanjutnya.

Selain isu pendidikan, Sugiyono juga mencatat bahwa masalah stunting masih menjadi topik yang sering disampaikan masyarakat.

Banyak warga mengeluhkan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan anak.

“Stunting bukan semata-mata persoalan gizi, tetapi juga soal minimnya pemahaman dan edukasi kesehatan dalam keluarga. Ini pun bagian dari pendidikan yang perlu diperkuat,”ujarnya.

Ia mendorong agar setiap hasil reses tidak hanya dijadikan dokumen formalitas semata, melainkan benar-benar dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau aduan yang sama terus berulang setiap tahun, itu menandakan bahwa kita belum menyentuh akar permasalahannya. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas nyata dalam pembangunan Kalimantan Timur,”pungkas Sugiyono.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN