Ketimpangan Infrastruktur Jalan di Kaltim Dinilai Hambat Kesejahteraan Wilayah Terpencil

Publiknews.co Samarinda – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan, terutama menyangkut aksesibilitas jalan di daerah-daerah pelosok.

Kalangan legislatif menilai, ketimpangan ini bisa memperlebar jurang kesejahteraan antarwilayah.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan di sejumlah wilayah terisolasi yang masih jauh dari kata layak.

Ia menekankan bahwa konektivitas antarwilayah menjadi elemen vital dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, terutama bagi kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Mahakam Ulu.

“Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Ketika jalan di daerah terpencil rusak parah dan tak segera diperbaiki, aktivitas warga lumpuh, dan dampaknya sangat terasa,”ujarnya.

Berdasarkan data Dinas PUPR Pera hingga Mei 2025, dari 931 kilometer jalan provinsi yang ada, sekitar 18 persen atau 168 kilometer masih dalam kondisi rusak.

Kerusakan ini tersebar di delapan kabupaten/kota, dan sebagian besar disebabkan oleh buruknya sistem drainase yang membuat jalan cepat rusak saat musim hujan.

Kondisi ini, lanjut Apansyah, mencerminkan perlunya reposisi kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.

“Ketimpangan ini bisa memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah harus hadir di setiap sudut wilayah, tak terkecuali di daerah yang sulit dijangkau,”tegasnya.

Tahun ini, Pemprov Kaltim memang telah menganggarkan Rp2,6 triliun untuk sektor jalan dan jembatan.

Namun, menurut DPRD, alokasi tersebut perlu dikawal secara ketat agar tidak hanya terserap di wilayah strategis, melainkan juga menyasar kawasan yang selama ini belum merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Apansyah menekankan bahwa keberpihakan terhadap daerah tertinggal harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan anggaran.

“Jika kita bicara keadilan pembangunan, maka prioritas tidak bisa hanya dilihat dari potensi ekonomi suatu daerah, tapi juga dari seberapa besar kebutuhan dan ketertinggalan yang ada di sana,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN