Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan Disorot, DPRD Kaltim Minta Pembangunan Sekolah Tak Lagi Parsial

Publiknews.co Samarinda – Pembangunan fasilitas pendidikan di Kalimantan Timur kembali menuai kritik.

Salah satu permasalahan yang disorot adalah masih ditemukannya pembangunan gedung sekolah di kawasan terpencil tanpa dukungan akses jalan yang memadai, yang dinilai menghambat efektivitas layanan pendidikan di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan keprihatinannya atas pola pembangunan yang dinilai tidak terintegrasi antara sarana pendidikan dan infrastruktur dasar lainnya.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketimpangan yang masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

“Pembangunan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses jalan dan sarana pendukung lainnya. Sekolah yang sudah berdiri megah tidak akan memberikan manfaat maksimal jika siswa kesulitan menjangkaunya karena kondisi jalan yang rusak atau bahkan belum ada,”ujarnya, Rabu (9/7/2025).

Ia menyebut, kasus semacam ini kerap menjadi alasan klasik saat proses penerimaan siswa baru. Banyak anak tidak bisa bersekolah hanya karena letak sekolah terlalu jauh dan sulit dijangkau.

“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,”tegasnya.

Agusriansyah juga mengusulkan pendekatan pembangunan pendidikan berbasis kawasan terpadu, khususnya bagi daerah yang secara geografis sulit diakses.

Ia menilai penyediaan fasilitas asrama dan pemenuhan gizi bagi siswa di wilayah pedalaman merupakan langkah strategis untuk menjamin kesetaraan layanan pendidikan.

“Anak-anak di desa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama baiknya dengan yang tinggal di kota. Tidak seharusnya mereka dibiarkan terpinggirkan hanya karena lokasi tempat tinggalnya,”katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan pembangunan sekolah tidak boleh dilakukan secara terpisah dari pembangunan jalan, transportasi, serta layanan pendukung lainnya.

Seluruh aspek tersebut harus dirancang sebagai satu kesatuan agar tujuan pendidikan yang inklusif dan merata dapat tercapai.

“Pembangunan sekolah seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada sinergi antara instansi teknis, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,”tuturnya.

Melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan pendidikan, Agusriansyah berharap pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan yang lebih holistik dan kontekstual, mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial setiap wilayah.

“Ke depan, kita ingin model pembangunan sekolah dilengkapi dengan akses jalan, asrama, bahkan program dukungan gizi yang memadai. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak desa yang tertinggal hanya karena kendala jarak dan fasilitas,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi