Pengangguran di Kaltim Menurun, Legislator Dorong Transformasi Ketenagakerjaan di Luar Sektor Tambang

Publiknews.co Samarinda – Tren penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur dinilai sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, Legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa capaian ini belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural ketenagakerjaan, terutama ketergantungan terhadap sektor tambang dan konstruksi.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 turun menjadi 5,33 persen, dari sebelumnya 6,81 persen pada Februari 2021.

Selama periode tersebut, jumlah pengangguran berkurang dari 128.460 menjadi 113.170 orang, meskipun total angkatan kerja justru meningkat menjadi 2.123.156 orang.

Kenaikan lapangan kerja mayoritas disumbang oleh sektor pertambangan, yang menyerap tambahan 46.002 pekerja.

Merespons data tersebut, Agusriansyah menegaskan bahwa penurunan TPT tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan mutlak apabila masih bergantung pada sektor ekstraktif.

“Penurunan angka pengangguran memang patut diapresiasi, tetapi kita harus lebih jeli melihat strukturnya. Ketika dominasi lapangan kerja masih berada di sektor tambang, maka tantangan diversifikasi ekonomi belum terjawab,”kata Agusriansyah pada Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan jangka panjang harus diarahkan pada sektor-sektor berbasis inovasi dan teknologi yang mampu mengikuti perubahan zaman dan preferensi generasi muda.

Ia menyebut ekonomi digital, agritech, industri kreatif, dan wirausaha lokal sebagai sektor yang layak dikembangkan melalui kebijakan vokasi yang lebih progresif.

“Sudah saatnya kita membangun strategi ketenagakerjaan berbasis tren dan potensi lokal. Misalnya, dengan mengembangkan pelatihan untuk konten kreator, dukungan pada ekspor produk desa, hingga sertifikasi di bidang teknologi informasi,”jelasnya.

Lebih lanjut, Agusriansyah mendorong agar pemerintah daerah melakukan pemetaan minat dan bakat generasi muda secara sistematis. Hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan program pelatihan dan sertifikasi keahlian yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

“Kalau arah minat pemuda sudah terpetakan dengan baik, maka intervensi pemerintah akan lebih tepat sasaran. Kita bisa menyusun program pelatihan bukan hanya karena tren, tapi berdasarkan kebutuhan riil lapangan kerja,”tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dalam menyesuaikan kurikulum vokasi dengan arah pembangunan daerah.

Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih menjadi hambatan serius.

“Program vokasi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan harus selaras dengan kebutuhan industri lokal. Jangan sampai lulusan hanya menambah statistik pengangguran karena tidak sesuai kebutuhan pasar,”ujarnya.

Sebagai bentuk solusi jangka panjang, Agusriansyah mengusulkan agar semua pemangku kepentingan baik legislatif, eksekutif, akademisi, maupun pelaku industri berkolaborasi menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan analisis ekonomi daerah.

“Kita tidak boleh pasif hanya menunggu lapangan kerja datang. Justru kita harus merancang dan menciptakan ekosistem kerja yang sesuai dengan potensi dan arah generasi muda di daerah,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaski