Komisi I DPRD Kaltim Desak OPD Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

Publiknews.co Samarinda – Permasalahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Inspektorat Daerah Kaltim dan Sekretariat DPRD Kaltim.

Rapat yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Rabu (13/8/2025) yang lalu tersebut mengungkapkan masih adanya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius. Ia mengungkapkan, beberapa temuan BPK bahkan dibiarkan tanpa tindak lanjut selama bertahun-tahun.

“Masih ada OPD yang tidak menindaklanjuti LHP BPK selama dua hingga tiga tahun. Kami akan mendorong adanya rapat khusus yang secara fokus membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,” ujar Salehuddin.

Menurutnya, rapat kerja tersebut tidak hanya sebatas mengevaluasi kinerja, tetapi juga bertujuan memperkuat langkah pencegahan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan.

Dengan begitu, program kerja tahun 2025 dapat terlaksana secara terarah dan penggunaan anggaran lebih transparan.

“Rapat ini sekaligus menjadi upaya penguatan aspek pencegahan, khususnya terkait kinerja dan pengelolaan keuangan OPD sepanjang tahun 2025 hingga Agustus ini,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut.

Salehuddin juga menegaskan bahwa forum semacam ini sebaiknya dijadikan agenda rutin.

Menurutnya, hal ini penting agar OPD dapat melaporkan secara terbuka capaian program, hambatan yang dihadapi, serta rencana kegiatan pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah daerah dapat ditingkatkan, sekaligus mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap rapat semacam ini bisa memberikan gambaran menyeluruh terkait program yang sudah berjalan pada 2025, apa saja yang belum terlaksana, kendala yang ditemui, realisasi kegiatan, serta rencana atau prognosis program yang akan diusulkan pada tahun 2026,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Penulis Nisnun Editor Redaksi