Komisi I DPRD Samarinda Soroti Serapan Anggaran Diskominfo yang Masih Rendah, SPJ Jadi Kendala

Publiknews.co Samarinda — Realisasi anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda mendapat perhatian khusus dari Komisi I DPRD Kota Samarinda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Dalam forum pembahasan anggaran perubahan 2025 dan penyusunan APBD Murni 2026, Komisi I mencatat rendahnya serapan anggaran Diskominfo yang dinilai belum optimal.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun anggaran berjalan, realisasi penggunaan anggaran Diskominfo baru berada di kisaran 40 hingga 50 persen.

“Serapan anggaran Diskominfo sejauh ini baru mencapai sekitar 40 sampai 50 persen,” ujar Samri saat ditemui, Selasa (22/7/2025).

Ia menjelaskan, rendahnya angka tersebut bukan hanya karena program yang belum dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses administratif, terutama terkait penyusunan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Beberapa program memang sudah dijalankan di lapangan, tetapi karena SPJ-nya masih dalam proses, akhirnya terlihat seperti belum terserap,” jelasnya.

Menurut Samri, kendala administratif seperti ini perlu segera dibenahi agar tidak menimbulkan kesan negatif terhadap kinerja OPD.

“Sudah tiga tahun terakhir, persoalan SPJ ini belum juga selesai. Ini tentu menjadi catatan penting,” tegasnya.

Komisi I menilai penguatan kapasitas administrasi di lingkungan OPD sangat penting.

Sebab, sebagus apa pun pelaksanaan program, tidak akan efektif jika proses pertanggungjawaban anggaran berjalan lamban atau tidak sesuai aturan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi