Sulasih : Pendidikan di Kaltim Butuh Reformasi Demi Keadilan dan Relevansi

Publiknews.co, Samarinda — Legislator Kalimantan Timur, Sulasih, menilai sistem pendidikan di provinsi ini memerlukan perombakan total agar mampu menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB itu, regulasi pendidikan yang ada saat ini sudah tidak relevan dan gagal mengatasi persoalan ketimpangan, terutama antara daerah perkotaan dan kawasan pelosok.

“Ketertinggalan infrastruktur, minimnya akses internet, serta kurangnya tenaga pendidik berkualitas di wilayah pesisir dan pedalaman bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan keadilan,” tegas Sulasih, Selasa (22/7/2025).

Ia juga menyoroti adanya jurang pemanfaatan teknologi yang memperbesar kesenjangan pendidikan.

Di saat pelajar di perkotaan sudah akrab dengan sistem digital, para guru di pedalaman bahkan belum banyak yang terlatih menggunakan perangkat teknologi.

“Jika ini terus dibiarkan, akan ada dua generasi yang tumbuh di sistem yang tidak setara satu terbantu oleh kemajuan teknologi, sementara yang lain bahkan belum tersentuh olehnya,” ujarnya.

Sulasih mendorong agar sistem pendidikan Kaltim dibangun di atas prinsip inklusivitas, keadilan, dan penguatan budaya lokal.

Menurutnya, pendidikan yang ideal tak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan relevan dengan kehidupan masyarakat di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi sarana, metode pembelajaran, maupun tenaga pengajarnya.

Lebih lanjut, Sulasih menyoroti pentingnya memastikan program pendidikan gratis benar-benar diterapkan secara nyata, bukan sebatas jargon.

“Tidak seharusnya ada anak di Kaltim yang tertinggal pendidikan hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pendidikan itu hak, bukan beban. Dan negara wajib hadir untuk memenuhinya,” tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa penyusunan sistem pendidikan baru di Kaltim harus dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara aktif.

“Kalau kita serius membicarakan masa depan, pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Bukan sekadar revisi aturan, melainkan pembenahan sistem secara menyeluruh agar adil dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi