Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Kemandirian KPAD Demi Wujudkan Provinsi Layak Anak

Publiknews.co Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur terus mengupayakan terwujudnya status Provinsi Layak Anak (Provila) di daerah ini.

Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah memperkuat kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim agar dapat bekerja secara independen dan profesional.

Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis Pattalongi, yang memimpin rapat pembahasan, menegaskan bahwa keberadaan KPAD tidak boleh sekadar menjadi formalitas dan apalagi bergantung pada dinas lain.

“Undang-undang jelas mengamanatkan setiap daerah memiliki KPAD. Namun realitasnya, pelaksanaannya masih belum optimal. KPAD harus memiliki posisi yang kokoh, bahkan tidak boleh kalah peran dibandingkan lembaga swasta,” ujarnya kepada awak media.

Darlis menilai, KPAD Kaltim semestinya berdiri sebagai lembaga independen di luar struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A).

Menurutnya, kemandirian tersebut mencakup penyediaan kantor sendiri, anggaran operasional yang terpisah, serta komisioner dengan masa kerja dan penghasilan yang layak.

“Kemandirian itu mencakup adanya sekretariat, staf pendukung yang memadai, pengelolaan anggaran secara mandiri, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” tegas politisi daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Ia mengingatkan, meskipun KPAD awalnya dibentuk oleh DP3A, kini sudah saatnya lembaga tersebut diberikan ruang untuk berkembang secara otonom.

Hal ini dianggap menjadi prasyarat penting agar Kaltim dapat benar-benar mewujudkan Provinsi Layak Anak.

“KPAD tidak seharusnya terus berada di bawah naungan DP3A. Dengan menjadi lembaga mandiri, mereka akan lebih leluasa menjalankan fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.

Darlis juga mengungkapkan sejumlah kendala yang selama ini membatasi kinerja KPAD, mulai dari minimnya anggaran, jumlah personel yang terbatas, hingga kesejahteraan komisioner yang belum memadai.

“Jangan sampai KPAD hanya menjadi pelengkap administrasi. Mereka memerlukan anggaran yang dikelola sendiri, dan jumlah komisioner sebaiknya ditambah dari lima orang agar kinerja mereka lebih optimal,” jelasnya.

Komisi IV DPRD Kaltim berharap, melalui penguatan kelembagaan ini, KPAD dapat lebih maksimal dalam menjalankan peran pencegahan, pendampingan, dan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
(AdvDPRDKaltim).