Krisis Guru dan Penurunan TKA Jadi Perhatian DPRD Samarinda

Ket foto : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie.

Publiknews.co Samarinda – Menurunnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dianggap sebagai sekadar penurunan angka, melainkan indikator yang perlu dikaji lebih dalam karena berkaitan dengan kemampuan dasar siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, menilai pemerintah perlu melakukan telaah menyeluruh terhadap hasil TKA untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan capaian peserta didik mengalami penurunan di berbagai wilayah.

“Penurunan hasil TKA tidak boleh hanya dilihat dari angka statistik semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi capaian peserta didik di lapangan,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya berfokus pada data statistik, tetapi juga harus menyentuh aspek-aspek yang memengaruhi proses pembelajaran di lapangan sehingga akar persoalan dapat ditemukan dan ditangani secara tepat.

Novan menambahkan, merosotnya capaian pada dua mata pelajaran tersebut patut menjadi perhatian karena Matematika dan Bahasa Indonesia merupakan kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan siswa, baik dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari.

“Matematika dan Bahasa Indonesia merupakan kemampuan dasar yang sangat penting bagi siswa. Jika capaian pada kedua mata pelajaran ini menurun, maka perlu ada perhatian dan penanganan serius,” katanya.

Selain menyoroti hasil TKA, Novan juga menilai persoalan kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan jumlah guru berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik.

“Saat ini Samarinda masih kekurangan lebih dari 500 tenaga pendidik dan jumlah itu diperkirakan bertambah menjadi lebih dari 700 orang pada akhir tahun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan dalam proses rekrutmen guru membuat sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sejumlah sekolah terpaksa memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna merekrut guru lepas.

Namun demikian, langkah tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara. DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan kekurangan guru melalui kebijakan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan tetap terjaga serta target peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi