Publik News.co.Samarinda.Isu kelangkaan dan juga kurangnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi di Kaltim Timur mendapat perhatian dari Nidya Listiono selaku ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kurangnya Ketersedian BBM di Kaltim saat ini menuai banyak respon masyarakat sehingga menjadi problematika sampai saat ini. Nidya Listiono mengatakan perihal yang seharusnya diperhatikan oleh pihak pemerintah.
Pertama, menurutnya jika bicara penambahan kendaraan itu mutlak absolut karna tiap tahun pasti bertambah tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya penambahan jumblah kendaraan artinya konsumsi dari bahan kendaraan meningkatkan.
Maka dari itu terkait subsidi pemerintah sudah bicara terkait mencabut subsidi secara bertahap dan perlahan, ini yang kemudian jika subsidi dicabut harga akan naik.
“Ketika terjadi kenaikan maka autometicaklly itu akan menjadi inflasi, karena ongkos produksi, ongkos angkut distribusi dan lainya akan meningkat,” jelasnya.
Hal ini lah yang perlu kita sikapi bersama dalam menekan angka yang tinggi dari kendaraan lanjutnya.
“Untuk menekan kendaraan bermotor apakah kita harus membenahi angkutan umum kita ,
Kalau begitu Jakarta sudah mengalami kemacetan lebih dari kita,” sambungĀ Nidya pada awak media.
Kedua bisa kita lihat dan tak dipungkiri jumblah kedaraan lebih banyak dari si pemilik kendaraan itu sendiri.
“Kalau bicara seperti itu tentu pemerintah harus segara membangun moda-moda transportasi umum yang nyaman dan layak,” tuturnya.
Politisi Golkar itupun berharap dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Kaltim bisa segera membangun jenis-jenis transportasi Umum di Kaltim.
“Dengan adanya IKN kita berharap moda moda transportasi umum segera dibangun, mungkin Bus trans samarinda Kaltim misalnya,
Kita berharap masyarakat berfikir tidak semua harus membeli kendaraan,tetapi kita juga g bisa melarang masyarakat karna itu hak asasi manusia,” harapnya.
Di lihat dari luasnya Kaltim seharusnya sudah bisa kita lihat, besar kemungkinannya untuk Pemerintah bisa cepat mengatasi pertumbuhan penduduk di IKN nantinya.
“Dibeberapa negara ada dibatasi pembelian, 1 keluarga beli 1 kendaraan mobil dan motor misalnya. Tapi Untuk tahap itu mungkin belum, jalannya memang terbatas tapi lahan kita masih sangat luas. Sehingga pemerintah bisa cepat mengatasi terkait pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kendaraan termasuk orang-orang pendatang yang masuk di IKN ini.” Tutup Nidya.
Penulis : Farid