Publiknews. Co, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin menyampaikan bahwa pihak mendapatkan informasi yang diterima mengenai banyak perusahaan di Provinsi Kaltim tidak menjalankan program CSR atau PPM sesuai fungsinya sehingga masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, ia mendorong agar melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang lebih spesifik tentang pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa disebut Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Pansus CSR berarti bicara soal CSR begitu juga dengan reklamasi, tidak digabungkan demi menghindari perusahaan tambang yang nakal. Apalagi banyak area tambang yang sangat berpotensi dikelola perusahaan,” ungkapnya.
Mengenai hal tersebut, Udin juga meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berani mengeksekusi para pelaku tambang ilegal atau koridor yang menggunakan jalan umum.
Pansus tentang CSR, kata Udin, akan dibahas lebih lanjut bersama Pj Gubernur Kaltim sebab anggarannya melalui pihak Pemerintah Provinsi
“Tahun ini tidak bisa dulu kemungkinan tahun depan dibahas lebih spesifik. Sekarang waktunya pendek dan banyak Pansus yang tengah dikerjakan,” tutupnya. (Adv/red/Eka).