PUBLIKNEWS.CO, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai, penanganan CSR perusahaan-perusahan di Samarinda belum tergarap dengan maksimal.
Diduga, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Karena masih banyak perusahaan-perusahan yang mengelola sendiri dana CSR-nya, padahal pemerintah telah membentuk forum khusus yang menangani dana CSR tersebut.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar angkat suara.
Dia mengatakan, sampai ini Komisi IV DPRD Samarinda belum melihat langkah kongkrit yang dilaksanakan oleh Forum CSR Samarinda, yang selama ini melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan perusahaan-perusahaan yang usahanya berdomisili di Samarinda.
“Saya sudah minta kepada Kepala Bappeda mengenai langkah konkrit menjalankan CSR ini, karena sampai hari ini, forum yang dibentuk belum bisa berjalan maksimal,” ujarnya, Selasa (8/3/2022).
Untuk itu, kata dia, Komisi IV sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Bappeda dan Dinas Sosial Kota Samarinda, guna membahas mengenai CSR tersebut.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bappeda, terang Deni, Bappeda akan melakukan rapat koordinasi untuk menjalankan CSR tersebut semaksimal mungkin.
Dia melanjutkan, kehadiran CSR sangat banyak membantu berbagai persoalan yang dihadapi daerah saat ini.
Diakuinya, saat ini beberapa OPD mengalami keterbatasan anggaran, sementara banyak yang harus ditangani.
“Kehadiran CSR membantu orang banyak. Kalau CSR ini tidak ada, maka berbagai persoalan tidak akan terbantu,” ujarnya.
“Misalnya, bidang pendidikan. Masih banyak sarana dan prasarana yang tidak dicover dengan anggaran, sehingga CSR bisa masuk. Dan CSR itu tidak hanya untuk infrastruktur saja, tapi juga untuk pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Itu yang paling efektif,” timpal Deni.
Kepada Forum CSR Samarinda, Legislatif dari partai Gerindra ini menyampaikan beberapa permintaan. Diantaranya adalah pembuatan aplikasi khusus yang memudahkan pihak perusahaan maupun pemerintah untuk mengetahui aliran dana CSR, dengan melalui satu pintu.
“Selama ini biasanya perusahaan langsung memberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasinya. Sehingga dengan forum ini, saya berharap, pemangku kebijakan memanggil perusahaan untuk duduk bersama, membangun Samarinda. Ini perlu greget dan langkah jelas,” ujarnya.
Deni menyambung, manfaat lain dari CSR, dapat digunakan untuk penanganan masalah yang terjadi saat ini, seperti kelangkaan minyak goreng dan naiknya beberapa kebutuhan pokok di pasaran.
Dengan jumlah sekitar 400 perusahaan yang berdomisili di Samarinda, Deni yakin, akan mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng di Samarinda melalui dana CSR.
“Saat ini minyak goreng susah dicari, CSR bisa berguna. Masing-masing perusahaan bisa membelikan dan menyumbangkan atau melaksanakan bazar murah minyak goreng. Di saat masyarakat susah, pemerintah bisa hadir, mungkin tidak dengan dana pemerintah tapi dengan dana CSR,” pungkasnya.
Penulis : Han