Parkir Berlangganan Dinilai Solusi Penataan Parkir, DPRD Usulkan Skema Cicilan

Ket foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Publiknews.co Samarinda – Program parkir berlangganan yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Samarinda dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki tata kelola perparkiran di kota ini. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan, sistem tersebut juga diharapkan mampu menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan konsep parkir berlangganan memiliki sejumlah keuntungan, terutama bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sering memanfaatkan fasilitas parkir di berbagai lokasi dalam satu hari.

Menurutnya, biaya parkir yang dibayarkan berkali-kali dalam sehari dapat menjadi pengeluaran yang cukup besar apabila diakumulasikan dalam jangka waktu panjang. Karena itu, sistem berlangganan dinilai lebih efisien dibandingkan pembayaran parkir secara satuan.

“Kalau masyarakat dalam sehari berpindah tempat dan menggunakan parkir beberapa kali, tentu akumulasi biayanya bisa lebih besar dibandingkan membayar satu kali dalam setahun,” ujar Deni, Kamis (11/6/2026).

Meski mendukung program tersebut, Deni menilai pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menerapkannya secara luas. Ia mengingatkan bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membayar biaya langganan sekaligus dalam satu waktu.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Samarinda mengusulkan adanya pilihan pembayaran yang lebih fleksibel. Salah satu alternatif yang dinilai layak diterapkan adalah sistem cicilan atau pembayaran secara bertahap sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Dengan adanya skema tersebut, program parkir berlangganan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tanpa menimbulkan beban tambahan, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Bisa saja dibuat opsi pembayaran beberapa tahap. Dengan begitu masyarakat yang mampu bisa membayar langsung, sementara yang lain tetap memiliki kesempatan mengikuti program ini,” katanya.

Deni menegaskan bahwa keberhasilan program parkir berlangganan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, tujuan yang lebih penting adalah menciptakan sistem perparkiran yang lebih teratur, memberikan kepastian pelayanan, serta mengurangi berbagai persoalan parkir yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana program ini memberikan manfaat, tidak membebani masyarakat, dan mampu menciptakan pengelolaan parkir yang lebih transparan serta akuntabel,” tegasnya.(adv/yii)