• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

Pemangkasan TKD, DPRD–Pemprov Kaltim Revisi Program 2026

Redaksi by Redaksi
November 18, 2025
in Advetorial, DPRD KALTIM, Kaltim
0 0
0
Pemangkasan TKD, DPRD–Pemprov Kaltim Revisi Program 2026
Bagikan

Ket foto: Hasanuddin Mas’ud – Ketua DPRD Kalimantan Timur

Publiknews.co Samarinda – DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai program daerah setelah adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar 73 persen.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut berdampak besar pada kemampuan fiskal daerah.

“Penurunan pendapatan hingga Rp6,1 triliun tentu memengaruhi banyak sektor,” katanya, Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) akan mengalami penurunan paling signifikan.

“Bankeu yang sebelumnya Rp1,9 triliun menjadi hanya Rp250 miliar. Dampaknya dipastikan dirasakan seluruh kabupaten/kota,” ucapnya.

Hasanuddin juga menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari.

“Kegiatan SKPD dan Pokir DPRD juga harus disesuaikan untuk memastikan proporsionalitas belanja,” tambahnya.

Selain Bankeu, DPRD menyoroti perlunya perubahan struktur prioritas belanja agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.

Ia menyatakan bahwa meski terjadi pengurangan besar, pemerintah daerah harus tetap menjaga layanan publik esensial.

Hasanuddin juga mengingatkan agar penyesuaian dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu program strategis jangka panjang.
(Adv/DPRDKaltim/Ca)

Post Views: 53
Previous Post

Sorotan DPRD Kaltim atas Penunjukan Akademisi Unhas sebagai Dewan Pengawas RSUD

Next Post

Komisi II DPRD Kaltim Perkuat Aturan PI 10% dan CSR dalam Revisi Perda

Redaksi

Redaksi

Next Post
Komisi II DPRD Kaltim Perkuat Aturan PI 10% dan CSR dalam Revisi Perda

Komisi II DPRD Kaltim Perkuat Aturan PI 10% dan CSR dalam Revisi Perda

Statistik Pengunjung

441645
Users Today : 540
Total Users : 409536
Views Today : 1212
Total views : 1443271
Who's Online : 5
Your IP Address : 216.73.216.29
Server Time : 2026-04-19
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In