Pemangkasan Transfer APBN Pendanaan Media dan Publikasi Daerah Ikut Dipangkas

Publiknews.co Samarinda – Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan efisiensi anggaran mencapai 50 persen pada tahun ini, yang berpotensi berdampak langsung pada pendanaan sektor-sektor strategis, termasuk media dan publikasi daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa situasi ini dapat semakin memburuk jika kebijakan pemangkasan berlanjut pada 2026.

“Efisiensi tahun ini sudah mencapai 50 persen. Kalau tahun depan sampai 75 persen, maka banyak sektor yang akan terganggu, termasuk anggaran untuk publikasi informasi pemerintah dan kegiatan media daerah. Bahkan, ada daerah yang bisa saja kesulitan membayar gaji pegawai, apalagi membiayai pembangunan,” jelasnya.

Hasanuddin menegaskan, kebijakan efisiensi kali ini menyasar hampir seluruh bidang, termasuk dana bagi hasil dan program strategis. Pemerintah daerah kini berada pada fase kritis dalam menentukan prioritas belanja.

“Kita terpaksa memutar otak. Sumber daya keuangan daerah harus diatur seefisien mungkin, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tumpuan utama. Kalau PAD tidak optimal, dampaknya akan langsung dirasakan, termasuk terhadap dukungan pendanaan publikasi dan media,” ujarnya.

Ia juga menjekaskan sistem ini mengharuskan setiap penggunaan anggaran, termasuk belanja publikasi dan kerja sama media, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

“Pos anggaran apa pun, termasuk publikasi dan informasi pemerintah, tidak boleh keluar jalur. Semua harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar akuntabilitasnya terjamin,” tegas Hasanuddin.

Ia juga menyoroti kemungkinan dampak pemangkasan APBN terhadap Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi kepada kabupaten dan kota.

Jika pendanaan untuk publikasi dan informasi daerah ikut terpangkas, publik dikhawatirkan akan semakin sulit mendapatkan informasi kebijakan pemerintah secara luas.

“Kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja. Jika tidak ada langkah alternatif, bukan hanya pembangunan yang terganggu, tetapi juga distribusi informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.(Adv)