Gedung Pusat Jantung Terpadu RSUD Kanujoso Terancam Tak Berfungsi, DPRD Kaltim Minta Pengadaan Alkes Diprioritaskan

Publiknews.co Samarinda — Gedung Pusat Jantung Terpadu yang baru selesai dibangun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terancam tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ancaman ini muncul karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum mengajukan usulan pengadaan sarana dan alat kesehatan (alkes) penunjang yang menjadi komponen vital dalam operasional rumah sakit.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, J Jahidin, menilai pembangunan gedung tersebut kurang matang dari sisi perencanaan.

Ia mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026, belum ada alokasi khusus untuk pengadaan peralatan medis yang menjadi syarat utama bagi pelayanan jantung terpadu.

“Pembangunan fisik sudah selesai, tetapi peralatan medisnya belum dianggarkan. Kami meminta agar usulan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan segera dimasukkan dalam APBD, karena tanpa itu, gedung ini hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa fungsi,” ujar Jahidin.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan alat kesehatan harus menjadi prioritas. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, keberadaan gedung baru tersebut tidak akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rumah sakit adalah kebutuhan primer masyarakat. Jadi, selama anggarannya memungkinkan, pemenuhan sarana dan alat kesehatan harus diprioritaskan dan tidak boleh ditunda. Pelayanan kesehatan yang optimal hanya bisa diwujudkan jika fasilitas dan peralatannya lengkap,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jahidin menyoroti lemahnya integrasi perencanaan dalam proyek pembangunan fasilitas kesehatan.

Menurutnya, pembangunan gedung tanpa dibarengi kesiapan pengadaan alat medis dan sumber daya manusia (SDM) hanya akan menimbulkan persoalan baru, bahkan berpotensi membuat gedung mangkrak.

Komisi III DPRD Kaltim, kata Jahidin, berkomitmen mendukung RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo menjadi rumah sakit rujukan unggulan di kawasan Indonesia Timur.

Dukungan itu tidak hanya berupa pembahasan dan persetujuan anggaran, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berkualitas.(Adv)