Pemkab Kukar Pastikan Tunjangan Guru Tetap Dibayarkan di Tengah Efisiensi Anggaran

Foto: Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto (Nur/publiknews)

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru tetap dibayarkan, meskipun tahun 2025 ini daerah sedang melakukan efisiensi anggaran.

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh wilayah.

Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Pujianto, menyampaikan bahwa pemberian TPP kepada guru sudah diatur secara jelas melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan disesuaikan dengan jarak lokasi sekolah di masing-masing kecamatan.

“TPP untuk guru sekolah negeri sudah cair, sementara untuk guru swasta akan masuk dalam APBD Perubahan 2025. Beberapa waktu lalu memang ada penyesuaian anggaran, tapi insyaallah setelah APBD-P selesai, semuanya bisa tersalurkan,” ujar Pujianto, Selasa (28/10/2025).

Besaran TPP untuk guru, lanjutnya, tetap sama seperti sebelumnya dan berbeda di setiap wilayah. Guru yang bertugas di daerah paling jauh seperti Kecamatan Tabang menerima hingga Rp 1,5 juta, sedangkan yang mengajar di wilayah sekitar kota sebesar Rp 900 ribu per bulan.

Untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN), besaran TPP juga disesuaikan dengan golongan dan lokasi penugasan masing-masing.

“Harapannya, pencairan TPP tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan hak tenaga pendidik agar tidak terganggu oleh dinamika anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa DPRD akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan TPP bagi ASN, termasuk guru, tetap disalurkan secara penuh tanpa pemangkasan.

“Walaupun kita sedang menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup besar dari sekitar Rp 5 triliun menjadi Rp 1 triliun lebih DPRD tetap mendukung agar TPP tidak dikurangi satu rupiah pun,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah memang sedang menantang. Namun, pihak legislatif bersama pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik agar kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ASN, terutama guru, tidak terganggu.

“Saat ini DPRD bersama Pemkab masih membahas APBD Perubahan. Kami yakin Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin akan bersikap arif dan bijaksana dalam melihat situasi ini,” ujarnya.

Andi Faisal pun mengajak para ASN, khususnya guru, untuk tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Bekerja saja dengan maksimal. Urusan anggaran biar kami kawal bersama pemerintah. Prinsipnya, TPP di Kukar tetap aman dan on the track,” tutupnya. (Adv/Nr)