Pemprov Dorong Optimalisasi CSR Daerah untuk Memperkuat Dampak Program Gratispol

Ket: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Publiknews.co Samarinda — Program Gratispol kembali menjadi sorotan publik setelah muncul penilaian bahwa kebermanfaatannya belum sepenuhnya optimal.

Meskipun biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah ditanggung oleh pemerintah provinsi, banyak mahasiswa masih menghadapi tekanan biaya hidup selama menjalani pendidikan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menilai bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memperkuat dampak program tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tersedia di wilayah masing-masing.

“Dana CSR yang dimiliki kabupaten dan kota cukup besar, dan sangat memungkinkan untuk diarahkan guna mendukung kebutuhan pendidikan mahasiswa,” ujar Seno, Senin (1/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi mahasiswa bukan semata biaya kuliah, melainkan kebutuhan harian seperti konsumsi dan tempat tinggal yang terus meningkat.

Oleh sebab itu, tambahan bantuan berbasis CSR dapat memberikan ruang bernapas yang lebih luas bagi mahasiswa dalam menjalankan studi.

“Dukungan tambahan untuk biaya makan maupun akomodasi sangat diperlukan agar mahasiswa dapat fokus pada proses belajar,” jelasnya.

Seno menekankan pentingnya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah daerah.

Menurutnya, mengandalkan Gratispol saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kebutuhan mahasiswa di lapangan.

“Program Gratispol harus diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Tanpa dukungan tersebut, program ini tidak dapat mengatasi seluruh persoalan pendidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pola sinergi yang melibatkan dana CSR direncanakan mulai diterapkan pada tahun mendatang.

Pemerintah provinsi berharap pemerintah daerah segera menyusun skema pemanfaatan CSR yang lebih terfokus pada sektor pendidikan.

Melalui langkah ini, Gratispol diharapkan tidak hanya membantu mahasiswa dalam pembayaran kuliah, tetapi juga menopang keberlangsungan kehidupan mereka selama menempuh pendidikan.
(Adv/DprdKaltim/Ca)