Pemprov Kaltim dan Unmul Rampungkan Evaluasi Gratispol, Fokus Benahi Mekanisme Pencairan

Ket. foto: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Publiknews.co Samarinda — Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis (Gratispol) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki tahap pembahasan lanjutan setelah tahun pertama penerapannya mengungkap berbagai kendala teknis di lapangan.

Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi salah satu pihak yang merasakan langsung dampak keterlambatan penyaluran bantuan selama tahun berjalan.

Dalam diskusi Arus Bawah bertema “Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025) yang lalu, pihak Unmul menegaskan perlunya penyelarasan jadwal pencairan dana bantuan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu kegiatan pendidikan mahasiswa.

Felisitas Defung, Staf Khusus Wakil Rektor IV Unmul, menyampaikan bahwa ketidakteraturan proses administrasi di tahun pertama bukan hanya isu teknis, tetapi berpotensi memengaruhi kelangsungan studi mahasiswa.

Ia menilai fase awal ini wajar dipenuhi penyesuaian dari berbagai pihak.

Menurut Felisitas, perbedaan pola kerja antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi salah satu penyebab munculnya dinamika tersebut.

Meskipun demikian, Unmul tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberlanjutan program strategis itu.

“Unmul tentu sangat mengapresiasi program ini dan memberikan dukungan sepenuhnya, baik pada tahun ini maupun di periode mendatang,” ujarnya dengan bahasa lebih resmi.

Salah satu kekhawatiran terbesar kampus terkait potensi keterlambatan pelaporan mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

Apabila mahasiswa tidak terdaftar tepat waktu, konsekuensinya dapat berpengaruh hingga proses penerbitan ijazah.

“Apabila terdapat keterlambatan dalam pendaftaran ke PDDIKTI, dampaknya sangat panjang. Mahasiswa bahkan dapat terhambat memperoleh PIN atau nomor ijazah nasional,” jelasnya secara formal.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Unmul memberikan toleransi berupa penundaan pembayaran UKT.

Namun, Felisitas menegaskan kebijakan itu bukan solusi jangka panjang dan tidak boleh dijadikan praktik rutin.

“Risikonya besar apabila keterlambatan terus berulang. Pada tahun berikutnya seluruh proses harus lebih tertata, terutama karena semester 2 akan menambah variabel baru yang perlu dikelola,” tambahnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, merespons masukan dari akademisi tersebut dengan memberikan penjelasan langsung.

Ia menuturkan bahwa keterlambatan penyaluran tahun ini terjadi karena pemerintah daerah harus menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) kementerian, sedangkan perguruan tinggi terikat pada kalender akademik yang tidak dapat ditunda.

“Pada saat itu kami memang masih menunggu keluarnya SK dari kementerian, sementara universitas sudah harus menarik pembayaran SPP. Di situlah letak persoalannya,” terang Seno dalam pernyataan resminya.

Seno menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh telah dilakukan dan pemerintah berkomitmen menata ulang mekanisme agar penyaluran dana pada tahun ajaran mendatang tidak lagi mengganggu proses akademik mahasiswa.

“Insyaallah kondisi serupa tidak akan kembali terjadi pada tahun depan,” tegasnya secara formal.

Pemerintah juga menyediakan opsi penggantian biaya (reimburse) bagi mahasiswa yang terlanjur membayar UKT sebelum bantuan dicairkan.

Selain itu, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran jauh lebih besar untuk tahun akademik 2026, yaitu sebesar Rp1,4 triliun untuk mendukung mahasiswa S1 semester 1–8
serta mahasiswa S2 dan S3.

Investasi itu diposisikan sebagai langkah jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami memastikan seluruh proses evaluasi dijalankan secara menyeluruh agar tahun mendatang Gratispol dapat berjalan lebih baik, tepat waktu, serta tidak mengganggu aktivitas akademik mahasiswa,” tandas Seno.

Di akhir diskusi, Felisitas kembali menekankan pentingnya penyempurnaan sistem sejak awal tahun akademik agar tidak ada hambatan dalam pelaporan maupun keabsahan data mahasiswa.

“Mahasiswa harus terdaftar dengan benar di PDDIKTI karena hal tersebut menentukan validitas akademik mereka hingga tahap kelulusan,” ujarnya menutup pembahasan. (Adv/DprdKaltim/Ca)