Pemprov Kaltim Optimalkan Ketersediaan Pangan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

Publiknews.co Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menyiapkan langkah strategis dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Program yang akan mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2025 ini menuntut ketersediaan bahan pangan yang mencukupi dan berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pasokan bahan pangan, khususnya sayuran.

“Saat ini, pasokan sayur-mayur di Kaltim masih sangat bergantung pada distribusi dari Pulau Jawa. Padahal, setiap satuan pelayanan MBG membutuhkan sekitar 300 kilogram sayuran untuk memenuhi kebutuhan makan 3.000 anak dalam satu kali penyajian,” ujarnya.

BGN telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per anak untuk program ini.

Namun, Kaltim memiliki tingkat harga bahan pangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif guna menjaga efektivitas program.

“Oleh karena itu, setiap daerah perlu menyertakan bukti transaksi pembelian bahan pangan. Ini bertujuan agar ketika ada penyesuaian anggaran, keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan terukur,” tegas Tigor.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menekankan bahwa fokus utama dalam pelaksanaan program ini tidak hanya terletak pada alokasi anggaran, tetapi juga pada ketersediaan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

“Permintaan sudah terjamin dengan adanya alokasi anggaran. Tantangannya sekarang adalah memastikan pasokan bahan pangan mencukupi, terutama dari sumber lokal. Jika ketersediaan di dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan, maka kita akan bergantung pada pasokan dari luar,” jelas Akmal.

Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal guna menekan biaya distribusi dan meningkatkan ketahanan pangan di daerah.

Namun, ia mengakui bahwa upaya ini membutuhkan sinergi lintas sektor dan peningkatan produktivitas pertanian.

“Diperlukan upaya serius untuk memperkuat sektor pertanian lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang meningkat. Ini bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang bagi kita untuk mendorong kemandirian pangan daerah,” ujarnya.

Pada tahap awal pelaksanaan, Pemprov Kaltim akan memprioritaskan program ini di 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

Selanjutnya, secara bertahap, cakupan layanan ini akan diperluas hingga mencapai 450 satuan pelayanan di seluruh wilayah Kaltim.

Untuk menjamin kelangsungan program ini, Pemprov Kaltim akan menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha di sektor pertanian guna memperkuat ketersediaan bahan pangan lokal.

“Kita harus mengoptimalkan potensi pertanian daerah agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar, seperti Pulau Jawa atau Sulawesi. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama demi mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,” pungkas Akmal.

Penulis Ainun editor Redaksi PN