Pemprov Kaltim Perkuat Program Gratispol dan Jospol untuk Tekan Angka Stunting

Publiknews.co Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengintensifkan langkah penurunan prevalensi stunting yang saat ini masih berada di kisaran 22 persen.

Upaya tersebut difokuskan pada penguatan dua program prioritas, yakni Gratispol (Gerakan Terpadu Intervensi Stunting dan Pola Hidup Sehat) serta Jospol (Jaringan Optimalisasi Sosial Politik untuk Stunting).

Inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kaltim.

Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, menilai kedua program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan telah disiapkan dengan sistem pelaksanaan yang jelas, termasuk melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

“Alhamdulillah, program ini telah disosialisasikan dan disalurkan ke berbagai daerah. Mekanisme komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarwilayah sudah dibangun untuk mengatasi masalah stunting,” ungkapnya Senin (11/8/2025).

Menurut Agusriansyah, penempatan program penanggulangan stunting dalam agenda Gratispol dan Jospol menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi prioritas strategis Pemprov Kaltim.

Hal tersebut berarti penanganan akan dilakukan secara terukur, mulai dari alokasi anggaran, pendataan, hingga evaluasi berkala.

“Ini membuktikan bahwa stunting tidak dipandang sebagai urusan sampingan, melainkan prioritas utama karena menyangkut kualitas generasi masa depan,” tegasnya.

Agusriansyah menjelaskan, stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan menimbulkan dampak jangka panjang.

Tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada kecerdasan, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di kemudian hari.

“Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor,” ujarnya.

Ia menekankan, penanganan stunting harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, kader posyandu, hingga kelompok komunitas.

“Kita harus memastikan semua pihak berperan aktif. Penanganan stunting bukan semata persoalan medis, tetapi juga mencakup pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi