Penataan BBM Eceran Diminta Tidak Abaikan Aspek Ekonomi Warga

Ket Foto: Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.

Publiknews.co, Samarinda – Wacana penataan usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran atau yang dikenal sebagai pom mini mendapat perhatian dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menekankan agar kebijakan tersebut disiapkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan aspek hukum yang berlaku.

Menurut Samri, pemerintah daerah perlu memastikan terlebih dahulu landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penataan. Ia menilai langkah penertiban tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa kejelasan aturan agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Perlu dipastikan lebih dulu regulasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Jangan sampai penataan dilakukan tanpa pijakan hukum yang kuat sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, usaha BBM eceran selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian warga. Karena itu, kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil yang menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut.

Samri menilai keberadaan pom mini masih memiliki fungsi bagi masyarakat, terutama saat terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dalam kondisi tertentu, layanan BBM eceran menjadi alternatif bagi warga untuk memperoleh bahan bakar dengan lebih mudah.

“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang memanfaatkan pom mini ketika antrean di SPBU cukup padat. Kondisi ini perlu menjadi bahan pertimbangan sebelum kebijakan penataan diterapkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya penataan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas layanan SPBU. Jika jumlah penjual BBM eceran dikurangi atau ditata tanpa kesiapan fasilitas pendukung, dikhawatirkan antrean kendaraan di SPBU akan semakin panjang.

Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan solusi yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memperkuat sistem distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Hingga saat ini, DPRD Samarinda belum mengeluarkan rekomendasi resmi terkait rencana tersebut. Meski demikian, Samri berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan layanan SPBU, serta penyediaan skema usaha yang legal bagi pelaku penjualan BBM eceran.

Dengan pendekatan yang matang, ia meyakini penataan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. (Advdprdsamarinda)