Penataan Permukiman Jadi Kunci Atasi Banjir Loa Bakung, DPRD Minta Peran Aktif Masyarakat

Publiknews.co Samarinda – Persoalan banjir yang berulang di kawasan Loa Bakung, Samarinda, dinilai tidak cukup ditangani dengan pendekatan teknis semata.

Permasalahan ini membutuhkan langkah strategis yang mencakup penataan kawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa selama permukiman padat masih berdiri di bantaran sungai dan aliran air tersumbat, maka potensi banjir akan tetap menghantui wilayah tersebut.

“Persoalan banjir di Loa Bakung bukan hal baru. Selama tidak ada relokasi dan penataan menyeluruh, maka upaya teknis seperti normalisasi tidak akan memberikan hasil maksimal,” ujar Sapto, Minggu (13/7/2025).

Ia mengungkapkan, keberadaan permukiman tidak resmi di sepanjang bantaran Sungai Loa Bakung menjadi penyebab utama terganggunya aliran sungai.

Proses penertiban pun tidak berjalan mulus karena sebagian warga keberatan dipindahkan, bahkan meminta ganti rugi dalam jumlah yang dinilai tidak wajar.

“Program pemerintah seringkali terhambat karena kurangnya dukungan dari masyarakat. Ada yang menuntut kompensasi di luar kemampuan pemerintah, padahal tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko banjir yang selalu berulang setiap musim hujan,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, diperlukan pemahaman bersama bahwa penanganan banjir bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif warga.

Ia menilai bahwa selama ini komunikasi dua arah masih perlu diperkuat.

“Pemerintah sudah menunjukkan komitmen, tinggal bagaimana masyarakat ikut mendukung. Jika seluruh beban diletakkan di pundak pemerintah, maka penyelesaiannya akan tersendat terus-menerus,” ujarnya.

Sapto mengimbau agar masyarakat lebih terbuka terhadap upaya relokasi dan penataan kawasan, karena dampak banjir bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

“Kita harus mulai membangun kesadaran kolektif. Hidup bermasyarakat itu butuh saling pengertian. Jangan saling menyalahkan, tapi mari kita cari solusi bersama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas ruang dialog dengan warga, sehingga setiap rencana penanganan banjir dapat dipahami dan diterima secara bijak.

“Penataan kawasan ini justru bisa menjadi momentum untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Saya berharap masyarakat mau terlibat aktif dalam proses ini,” tutup Sapto.

(ADV)

Penulis: Nisnun | Editor: Redaksi