Dorong Akselerasi Infrastruktur, DPRD Minta Pemprov Kaltim Ajukan Proposal Jalan Nasional Wilayah Timur Berbasis Data

Publiknews.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) didorong untuk mengambil langkah lebih proaktif dan strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan nasional di wilayah timur.

Dorongan ini mencuat mengingat tingginya volume kendaraan dan vitalnya jalur tersebut bagi konektivitas ekonomi antarwilayah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa wacana perbaikan infrastruktur tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum resmi, namun harus segera ditindaklanjuti melalui pengajuan proposal berbasis data kepada pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus-menerus membahas persoalan ini tanpa tindak lanjut nyata. Pemprov perlu segera menyiapkan proposal formal yang menyajikan data konkret—seperti tingkat kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, serta dampak ekonominya bagi masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, jalur yang menghubungkan Samarinda, Kutai Timur, hingga kawasan tenggara provinsi telah lama mengalami tekanan akibat lonjakan arus kendaraan.

Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi memperlambat aktivitas logistik, memperburuk distribusi barang, dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Agus menekankan pentingnya peran aktif Pemprov Kaltim sebagai fasilitator dalam mempercepat pembangunan sektor strategis melalui perencanaan yang sistematis dan terukur.

Proposal pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus dirancang sebagai dokumen kebijakan jangka menengah yang dapat segera direspons pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. Perlu inisiatif yang terencana dan dokumen pendukung yang kuat agar pusat melihat ini sebagai kebutuhan prioritas,” katanya.

Ia menyarankan agar proposal tersebut disusun dengan menyertakan indikator teknis yang mendalam, termasuk estimasi kerugian ekonomi akibat kerusakan jalan, volume kendaraan harian, hingga analisis manfaat pembangunan bagi masyarakat di wilayah timur Kaltim.

Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, Agus mendorong agar proyek ini juga diusulkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat peran jalur tersebut sebagai penghubung utama kawasan industri, pelabuhan, serta pusat logistik provinsi.

“Jika mampu dibuktikan bahwa proyek ini berdampak pada efisiensi biaya logistik, percepatan distribusi barang, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, maka jalan nasional ini bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial dan ekonomi yang sangat berharga,” jelasnya.

Agus juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk Dinas PUPR, Bappeda, serta pihak legislatif, dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program lintas sektor ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa aspirasi dari masyarakat mengenai kondisi jalan kerap disampaikan secara langsung kepadanya.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan urgensi yang tidak boleh diabaikan.

“Jalan yang memadai bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Harga kebutuhan pokok bisa ditekan, dan akses terhadap layanan dasar menjadi lebih mudah,” tegas Agus.

Menutup pernyataannya, Agus memastikan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat, demi memastikan wilayah timur Kalimantan Timur tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.

(ADV)

Penulis: Nisnun | Editor: Redaksi