Pendidikan Kontekstual Dinilai Strategis Atasi Ketimpangan Wilayah di Kaltim

Publiknews.co Samarinda – Wacana penguatan pendidikan berbasis karakteristik lokal kembali mencuat sebagai respons atas ketimpangan pembangunan antara daerah pusat dan kawasan pinggiran di Kalimantan Timur.

Gagasan ini mengemuka sebagai alternatif strategis untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pendekatan pendidikan kontekstual yang berpijak pada potensi lokal merupakan jalan keluar dari stagnasi kualitas pendidikan di daerah kaya sumber daya alam.

Ia menilai banyak wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah justru tertinggal dalam hal kualitas SDM karena sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Selama ini pendekatan pendidikan kita masih terlalu sentralistik, padahal tiap wilayah punya kebutuhan dan kekuatan masing-masing. Ketika pendidikan tidak relevan dengan realitas lokal, maka pembangunan pun berjalan timpang,”jelasnya pada Selasa (8/7/2025).

Agusriansyah menekankan pentingnya merumuskan kurikulum pendidikan yang tidak sekadar mengikuti standar nasional, tetapi juga menyerap nilai-nilai budaya lokal, kebutuhan tenaga kerja daerah, dan peluang ekonomi setempat.

Menurutnya, lulusan yang dibekali dengan pemahaman lokal akan lebih siap membangun wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Ia menggarisbawahi bahwa pendidikan yang kontekstual tidak semata untuk melestarikan budaya, melainkan sebagai upaya praktis membentuk SDM yang kompeten dan adaptif.

“Ini bukan semata soal menjaga warisan leluhur, tapi bagaimana menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya sendiri,”ujarnya.

Kritik terhadap ketimpangan akses pendidikan di daerah pesisir dan pedalaman juga menjadi bagian penting dari refleksi ini.

Ia menilai selama ini kebijakan pendidikan nasional cenderung menempatkan masyarakat di daerah terpencil hanya sebagai objek program, bukan sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan mereka.

Sebagai salah satu pimpinan di Fraksi PKS DPRD Kaltim, Agusriansyah juga menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas masyarakat dinilai perlu duduk bersama untuk menyusun kerangka pendidikan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam agenda pemerataan pembangunan.

“Pendidikan harus berangkat dari realitas yang ada. Ketika sistem pendidikan mampu mencerminkan identitas lokal, maka hasilnya tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memperkuat jati diri dan daya saing daerah,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi