Sarkowi Tegaskan Pembangunan SDM Lebih Penting dari Ketergantungan SDA

Publiknews.co Samarinda – Melimpahnya sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur bukan jaminan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang mengingatkan bahwa masa kejayaan sektor ekstraktif seperti tambang dan migas memiliki batas waktu dan tidak bisa dijadikan tumpuan selamanya.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan daerah harus segera beralih pada penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan, jika Kalimantan Timur ingin memiliki masa depan yang berkelanjutan.

“Kekayaan alam kita bersifat terbatas. Maka, jika ingin menjaga prospek jangka panjang daerah ini, kita harus memperkuat kualitas SDM. Investasi pada manusia jauh lebih strategis,”tutur Sarkowi pada Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transformasi pembangunan yang sedang digaungkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata di bidang pendidikan.

Menurutnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi prioritas utama, dan pendidikan tinggi memainkan peran sentral dalam hal ini.

Sarkowi mengapresiasi hadirnya Program Gratispol, yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagai bentuk pembebasan biaya kuliah bagi pelajar daerah.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya menemui kendala hukum, lantaran status perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Meskipun yang menempuh pendidikan adalah warga Kaltim, kampus-kampus berada di bawah kendali pusat. Oleh sebab itu, Pemprov harus cerdas menyiasati agar dapat tetap memberikan bantuan tanpa melanggar aturan yang ada,”jelasnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemprov Kaltim kemudian merevisi skema program menjadi bentuk bantuan pendidikan perguruan tinggi.

Sarkowi menilai langkah ini sebagai bentuk penyesuaian yang tepat agar program tetap berjalan sesuai aturan.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan program, terdapat keterbatasan fiskal yang perlu dipahami publik.

Penurunan alokasi APBD dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.

“Alokasi anggaran tidak hanya untuk pendidikan. Bidang lain seperti infrastruktur, bantuan sosial, hingga lingkungan hidup juga memerlukan perhatian yang sama. Kita harus bersikap rasional dalam menyusun prioritas,”ujarnya.

Tak luput dari sorotannya adalah lemahnya sosialisasi program oleh pemerintah daerah.

Sarkowi menilai bahwa sebagian besar kebingungan masyarakat muncul akibat kurang efektifnya penyampaian informasi.

“Saya sudah sampaikan dalam rapat, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi. Jangan hanya andalkan baliho atau kegiatan seremonial. Gunakan semua kanal komunikasi, termasuk media digital, karena ini menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh informasi,”tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sarkowi mengajak masyarakat untuk memberikan ruang bagi program ini agar bisa dijalankan secara maksimal.

Ia menilai bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan, namun tidak dengan terburu-buru.

“Program ini harus diberi waktu untuk menunjukkan hasilnya. Kita tetap awasi, tapi jangan langsung memberi penilaian sebelum program benar-benar berjalan,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri