Banjir Masih Jadi Ancaman, DPRD Kaltim Desak Perbaikan Tata Ruang dan Sistem Drainase di Balikpapan

Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyoroti kembali persoalan banjir yang terus membayangi Kota Balikpapan.

Meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir disebutnya menjadi peringatan bahwa penanganan banjir di kota tersebut memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Menurut Sigit, permasalahan banjir tidak semata soal kapasitas saluran air, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek perencanaan tata ruang, kesadaran masyarakat, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

“Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil langkah strategis dan tidak lagi mengandalkan pola penanganan konvensional. Situasi ini menuntut percepatan dan kebijakan yang lebih antisipatif,”ujar Sigit, Selasa (1/7/2025).

Ia merujuk pada insiden terbaru di kawasan Pantai Batakan, di mana sebuah kendaraan pickup terseret derasnya arus air.

Menurutnya, kejadian tersebut menggambarkan kurangnya sistem pembuangan air langsung menuju laut, yang seharusnya menjadi jalur utama aliran air hujan.

“Kebutuhan akan sodetan ke laut sudah lama menjadi aspirasi masyarakat, terutama warga Manggar yang telah menyuarakannya sejak masa reses lalu,”ungkapnya.

Beberapa kawasan lain yang juga tergolong rawan banjir turut menjadi perhatiannya, seperti daerah MT Haryono, Gunung Samarinda, Mekarsari, hingga area di sekitar Masjid Al-Islamiyah.

Ia menjelaskan bahwa proses penganggaran perbaikan drainase di titik-titik tersebut tengah diupayakan dan ditargetkan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026.

“Saluran air di kawasan itu harus diperlebar dan diarahkan sampai ke Puskip. Termasuk perbaikan di sekitar Masjid Baburrahman juga perlu segera dilakukan,”tuturnya.

Sigit turut mendorong pemerintah daerah untuk mulai menerapkan teknologi saluran bawah tanah yang selama ini telah digunakan di sejumlah negara maju sebagai solusi jangka panjang.

“Pembangunan sistem drainase bawah tanah dengan desain kotak besar bukanlah hal yang mustahil. Ini justru merupakan pendekatan modern yang dapat mengatasi banjir secara lebih efektif dalam jangka panjang,”jelasnya.

Selain infrastruktur, ia juga menyoroti lemahnya pengendalian terhadap pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, ekspansi perumahan yang tidak terkendali juga memberi kontribusi besar terhadap kerentanan banjir.

“Walaupun Balikpapan tidak memiliki tambang, skala eksploitasi lahan untuk kepentingan perumahan cukup tinggi. Maka diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan pemanfaatan ruang,”tegasnya.

Sebagai langkah cepat, Sigit menyarankan agar pemerintah kota rutin berkoordinasi dengan BMKG untuk menyampaikan informasi cuaca ekstrem secara cepat dan luas kepada masyarakat.

Di samping itu, edukasi terkait kebiasaan membuang sampah pada tempatnya juga perlu terus digalakkan.

“Peringatan dini cuaca harus menjangkau masyarakat secara cepat. Di sisi lain, perilaku membuang sampah sembarangan juga menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air saat hujan deras,”tambahnya.

Meski berbagai tantangan masih harus dihadapi, ia tetap mengapresiasi sejumlah kemajuan yang telah dicapai Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan.

“Penataan kawasan di MT Haryono misalnya, mulai menunjukkan hasil yang positif. Bahkan, Balikpapan sudah menjadi pelopor dalam pengelolaan bank sampah. Hal ini tinggal terus ditingkatkan ke wilayah lain,”pungkasnya.

(ADV)

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN