Sejumblah Proyek PemProv Kaltim Tahun 2022 Belum Selesai, Hammas Pastikan Dilanjut Tahun 2023

PUBLIKNEWS. CO – SAMARINDA – Sisa tiga bulan lagi tahun 2022 akan berakhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hampir pasti bakal menyisakan sejumlah proyek yang tak bisa diselesaikan secara tuntas, karena anggaran dalam bentuk multiyears.

Tahun 2022 tinggal tersisa tiga bulan lagi, Banyak nya proyek Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang sedang dalam proses penyelesaian akan tetapi dengan waktu yang tersisa dapat dipastikan menyisakan sejumlah proyek yang tidak diselesaikan karena anggaran dalam bentuk multiyears.

“Ya, sifatnya multiyears, berarti kita pasti lanjutkan proyeknya tahun depan,” kata Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kaltim kepada Wartawan, usai sidang Paripurna ke-44 mendengar jawaban Pemprov Kaltim atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim.

Menurut nya sejumlah proyek fisik yang akan dilanjutkan proyeknya tahun depan, antara lain gedung di Kantor Inspektorat dan Rumah Sakit Mata.

“Kita masukkan dalam APBD tahun 2023,” ucapnya.

Hamas sapaan karibnya menjelaskan, pada sidang Paripurna ke-44 Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan jawaban yang memperjelas posisi anggaran pada rencana APBD 2023. Yaitu tentang adanya selisih sekitar Rp200 miliar, yang semula disebut RAPBD Rp15,1 triliun tapi belakangan disebut Rp14,9 triliun.

“Yang benar Rp15,1 triliun. Jadi perhitungan 14,9 triliun oleh pemerintah karena belum memasukkan usulan penyertaan modal untuk perusda,” jelasnya.

PERLU DIKETAHUI

Usulan pernyetaan modal untuk Perusda ini mengundang polemik kalangan anggota dewan. Karena usulan itu tidak pernah muncul di gedung DPRD, terutama di Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan daerah. Usulan penyertaan modal muncul tiba-tiba dalam Rencana APBD yang diusulkan pemerintah. Beberapa anggota DPRD memprotes tata cara pemerintah provinsi Kaltim yang dianggap tidak menghargai Komisi II DPRD Kaltim.

“Saya kira permohonan penambahan modal perusda seperti itu patut dipertimbangkan lagi,” ungkapnya Mimi Meriami Boru Pane, anggota DPRD komisi lll.(Adv/RId)