Seno Aji : Ajak Hearing Demonstran Serikat Tani Kaltim, Wahyudi Harap Pemerintah Jangan Hanya Manis diatas Kertas Saja.

PUBLIKNEWS. CO – SAMARINDA– – Ketua DPW SPI Kaltim, Wahyudi menyatakan bahwa tindakan kriminalisasi petani di lapangan agar segera dihentikan, terutama mengenai tanah adat serta lahan pertanian di daerah-daerah yang mulai tergeserkan dirampas oleh pihak oknum-oknum kriminalisasi di seluruh Kaltim.

Wahyu juga mengatakan bahwa program (Tora) Tanah Obyek Reforma Agraria di Kaltim belum Maksimal pelaksanaannya. Dalam menyampaikan keresahan Serikat Petani yang tergabung dari 10 Kabupaten kota yang menyatukan diri untuk meminta segera pendistribusian tentang tanam tanah, objek reforma agraria dan masalah perlindungan asasi tani, masalah pupuk, bibit serta jaminan pasar jaminan permodalan agar cepat diberikan.

Sebelum SPI Kaltim melakukan aksi ini ternyata pihak Pemprov Kaltim juga sudah melakukan banyak program untuk kegiatan pertanian mulai dari pembibitan sampai dengan pemasarannya akan tetapi menurut Wahyu, para petani merasa kecewa karena program itu tidak dirasakan secara merata oleh para petani dikaltim

“Ada sebagian waktu itu programnya, tapi pemerataan itu tidak maksimal. Katanya kita sebagai penyangga IKN, nah setidaknya ya harus segera dilaksanakan. Ya apalagi ini sudah di akhir tahun ini. Nah kapan lagi kalau tidak dari sekarang dan itu jadi perhatian penuh seperti apa yang dikatakan slogan Kaltim berdaulat,”

Ketua SPI itupun menganggap bahwa Kita hari ini belum berdaulat, baik sektor ekonomi maupun bantuan kepada petani terutama adalah Pupuk yang langka dan sangat mahal.

Belum lagi susahnya akses petani dalam mendapatkan BBM yang saat ini sedang naik ditambah lagi kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM di SPBU yang di anggap pula menyusahkan petani.

“Masa iya kita membawa traktor ke SPBU? Kan tidak mungkin, akan tetapi jika kita membawa jrigen ke SPBU kan ditangkap polisi nantinya,” tuturnya Wahyu.

Maka dari itu Ia meminta kepada Pemerintah harus sering sering turun melihat langsung ke lapangan agar tahu keadaan petani saat ini sedang tidak baik.

“Pemerintah harus turun melihat, jadi jangan hanya manis di atas kertas saja,” tutupnya

Disisi lain Seno aji mengatakan ,ini hearing antara petani dengan pemerintah, dimana saat ini mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana mengakses BBM untuk petani.

Politikus Gerindra ini mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan memanggil OPD Terkait tentang perkebunan pertanian dan perikanan dimana mereka ingin adanya partisipasi pemerintah untuk mendapatkan informasi di Dinas terkait ujar Seno.

Penulis : Rid