SMPN 13 Samarinda Disorot DPRD, Bangunan Kayu dan Fasilitas Tidak Memadai Dinilai Perlu Segera Dibenahi

Publiknews.co Samarinda – Kondisi infrastruktur SMP Negeri 13 Samarinda kembali menjadi perhatian publik, kali ini mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.

Ia menilai, keberadaan ruang belajar yang masih menggunakan material kayu sudah tidak layak mendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang optimal.

Ismail mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Samarinda telah beberapa kali membahas persoalan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh kota.

Meski pemerintah telah membangun beberapa sekolah baru guna menjawab kebutuhan zonasi, kenyataannya masih ada sekolah yang menghadapi kendala sarana dan prasarana, termasuk SMPN 13.

“Beberapa waktu lalu kami berdialog dengan Wali Kota. Ada komitmen dari pemerintah untuk mendata sekolah-sekolah yang masih menggunakan bangunan kayu agar selanjutnya dapat direvitalisasi menjadi gedung permanen,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Ia mengakui, belum ada pembicaraan teknis yang secara khusus membahas kondisi SMPN 13.

Namun, menurutnya, perbaikan sekolah dengan kondisi fisik yang kurang memadai tetap menjadi bagian dari prioritas Pemerintah Kota Samarinda.

“Jika sarana yang ada belum representatif, tentu kami khawatir kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium yang layak menjadi kebutuhan penting,” tegasnya.

Ismail menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengusulan kebijakan anggaran, DPRD Samarinda akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kondisi SMPN 13.

Hal ini akan dibahas di tingkat komisi, termasuk kemungkinan mendorong penganggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Apabila SMPN 13 merupakan satu-satunya sekolah negeri di kawasan tersebut, tentu menjadi kerugian besar jika fasilitasnya masih jauh dari kata memadai.
Ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Meskipun begitu, ia belum bisa memastikan apakah kebutuhan revitalisasi SMPN 13 sudah masuk dalam rencana penganggaran tahun 2026.

Ia menyarankan masyarakat menanyakan langsung hal tersebut ke Dinas Pendidikan.

“Kalaupun ternyata belum masuk dalam rencana anggaran, tentu ini menjadi tugas kami di DPRD untuk memperjuangkannya,” kata politikus PKS itu.

Ismail turut menyinggung bahwa persoalan serupa juga terjadi di sekolah lain, seperti SMPN 25 di wilayah Sungai Kunjang, yang bahkan terdampak masalah banjir.

Menurutnya, perhatian terhadap kondisi infrastruktur sekolah di Samarinda harus diberikan secara menyeluruh.

“Pemerataan pendidikan bukan hanya soal jumlah sekolah, tetapi juga kualitas dan kelayakan bangunan serta fasilitas pendukung. Kalau kita mampu membangun sekolah baru, sudah seharusnya perbaikan terhadap sekolah yang ada juga menjadi prioritas,” tandasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi