Soal Sertifikasi Pendidikan, Puji Akan Bicarakan Dengan Ketua DPRD Samarinda Dan Walikota Samarinda

Publik NEWS. Co–SAMARINDA- Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda lakukan hearing dengan Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dalam upaya sertivikasi tenaga pengajar.
Hearing yang di lakukan pada 3 Desember 2021 lalu, menghadirkan Dinas Pendidikan dan
Kegiatan pagi ini, hearing dengan dinas pendidikan dengan LPMP membahas tentang tindak lanjut pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) non sertivikasi pendidikan yang datang ke DPRD Samarinda.
“Menindak lanjuti audiensi sebelumnya 2 hari yang lalu, dengan buruh-buruh, pns non sertivikasi yang datang ke DPRD, yang mengajukan nasibnya dan meminta solusi ke DPRD atau Pemkot untuk mencarikan solusi yang sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya,” ucap Puji.
Sertivikasi pendidikan, menurut Puji sangatlah penting. Hal itu bukan tanpa alasan, ia mengatakan jika hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik tersebut.
“Untuk mendapatkan sertivikat pendidikan, karena itu sangat di butuhkan untuk “payung” dan itu di kaitkan dengan kesejahteraan, kalau mereka gak punya sertivikat pendidikan, otomatis standar pelayanan minimal pendidikan SPM, yg di terapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa di capai,” jelasnya.
Ia pun melanjutkan, jika sertivikasi pendidikan ini pun memiliki standarisasi yang perlu untuk di tuntaskan untuk mendapatkan sertivikat. Di antaranya, ialah jenjang pendidikan tenaga pengajar di tataran Sekolah Dasar(SD) atau SMP yang mesti berstatus SI atau D4, harus memiliki sertivikasi pendidikan.
“Karena ada standar pelayanan. Salah satunya gini, setiap satuan pendidikan baik sd/smp, gurunya s1 atau d4 lulusannya harus bersertivikat pendidikan. Di samarinda misalnya, gurunya sudah ASN tapi gak punya Sertivikat pendidikan, berarti gak memenuhi SPM,” terang politisi Demokrat tersebut.
Puji mengatakan, jika pihaknya nantinya akan membicarakan hal ini pada Ketua DPRD Kota Samarinda dan akan menemui Walikota Samarinda Andi Harun, untuk dapat memberikan rekomendasi terkait hal ini.
“Dan untuk memenuhi itu, harus punya sertivikat. Ini supaya memperjelas kualitas pendidikan kita di Samarinda. Dri pertemuan tadi, kami akan menghadap ketua DPR, untuk ketemu walikota, memberikan rekomendasi terkait harapan kita,” katanya.
Terakhir, harapan yang mendalam di sampaikan oleh Puji, agar segera mendapatkan solusi dari laporan tersebut. Pasalnya, hal tersebut memiliki banyak alasan yang cukup bisa di carikan solusi yang tepat.
“Bisa jadi si guru gak lulus tes PPG, atau sudah lulus tapi gak di panggil sama universitas atau lembaga pendidik lainnya.Selain itu kuota dan anggaran juga terbatas, sehingga perlu kesepemahaman yang sama agar segera terselesaikan.” Pungkasnya.

Penulis : abi/zul.