Sri Puji Astuti Dorong Pemkot Samarinda Dahulukan Sekolah dengan Kerusakan Terparah

Publiknews.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda diminta lebih selektif dalam menentukan program rehabilitasi sekolah menyusul keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Perbaikan fasilitas pendidikan perlu diarahkan pada bangunan dengan tingkat kerusakan paling mendesak agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan kebutuhan pembenahan sarana pendidikan masih cukup besar, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Berdasarkan pendataan Komisi IV, sekitar 35 SD direncanakan masuk dalam usulan rehabilitasi ringan pada 2027. Sementara itu, terdapat kurang lebih 15 SMP yang juga membutuhkan penanganan fasilitas bangunan.

Puji menjelaskan, kondisi sekolah yang membutuhkan perbaikan tidak seluruhnya sama. Ada bangunan yang hanya memerlukan pembenahan ringan, tetapi sebagian lainnya membutuhkan renovasi dengan penanganan lebih serius.

Usulan rehabilitasi tersebut dihimpun melalui aspirasi anggota DPRD maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan langsung sebelum menetapkan sekolah yang akan mendapatkan alokasi perbaikan.

“Usulan yang masuk harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah perlu melihat tingkat kerusakan dan menentukan mana yang paling membutuhkan penanganan terlebih dahulu,” kata Puji.

Ia menyebut kebutuhan rehabilitasi tersebar di sejumlah kecamatan. Namun, dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pelaksanaan seluruh usulan harus disusun berdasarkan skala prioritas.

“Dengan adanya efisiensi anggaran, tentu tidak semua pekerjaan bisa dilaksanakan sekaligus. Jadi, perlu ditentukan sekolah mana yang paling mendesak untuk diperbaiki,” ucapnya.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Puji mendorong pemerintah memaksimalkan peluang pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun sumber pendanaan lain yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, pemanfaatan berbagai sumber anggaran dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan tanpa sepenuhnya membebani keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyinggung rencana rehabilitasi SMP Negeri 24 Samarinda yang sebelumnya telah dibahas dalam program kerja tahun anggaran 2026. Meski telah memperoleh sinyal positif, pelaksanaan proyek tersebut masih menunggu proses lelang.

“Saya sudah mendapatkan tanda positif untuk perbaikan SMP Negeri 24, tetapi pelaksanaannya belum bisa dipastikan karena proses lelangnya belum berjalan,” ungkapnya.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Puji, akan terus memantau perkembangan usulan perbaikan sekolah yang belum terealisasi. Ia berharap kebutuhan tersebut tetap tercantum dalam perencanaan dan penganggaran berikutnya sehingga tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran tahun berjalan.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan fasilitas pendidikan di Samarinda secara bertahap semakin layak dan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar. (adv/DPRDSamarinda/Nisca)