Tambang di Kukar Makin Meresahkan, Baharuddin Demmu, Harap Pemerintah Jangan Diam

Samarinda- Publik news.co.Aktivitas tambang batu bara di Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin meresahkan warga, tak hanya dikepung lubang eks tambang, pemukiman warga juga sering terkena banjir.

Sejumlah warga dari beberapa RT di Kelurahan Sangasanga Dalam melakukan penolakan. Mulai dari menghadang truk pengangkut batu bara hingga melakukan aksi demo.

Melihat banyaknya keresahan warga, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu berharap pemerintah jangan diam menghadapi masalah pertambangan di Sangasanga.

“Apa yang dilakukan warga ini sebenarnya pemerintah harus mendengar. Kalau pemerintah mendengar, perusahaannya juga mendengar,” ujar Bahar saat berbincang.

Apabila rakyat menolak pertambangan, seharusnya jangan dipaksakan tetap menambang. Apalagi Bahar melihat banyak dampak buruk yang sudah dirasakan rakyat.

Sebagai salah satu legislator dari Dapil Kukar, Bahar mengingatkan jika terjadi penolakan warga, seharusnya pada saat membuat izin perusahaan ditegaskan larangan untuk menambang.

“Kalau terjadi dampaknya kan perusahaan tidak peduli juga. Jangan memikirkan kelangsungan hidup perusahaan, tapi fikirkan juga masyarakat yang hidup disekitar tambang. Rakyat dibikin susah saja. Minimal Kementrian ESDM atau Dinas ESDM duduk bersama,” urainya.

Sehingga dengan tegas dirinya berharap agar seluruh masyarakat Kaltim yang terkena dampak pertambangan juga melakukan penolakan. Bahar menilai akibat pertambangan semakin banyak infrastruktur jalan yang rusak.

“Kita bingung juga, seolah-olah perusahaan itu malah jadi bosnya pemerintah, bukan lagi berpedoman yang mendudukan mereka itu adalah rakyat,” tegas mantan aktivis Jatam Kaltim tersebut.

Ditanya mengenai rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) pengawas pertambangan dari DPRD Kaltim, Bahar menyebut jika dirinya tidak ingin terlibat dalam pansus. Dikarenakan ia menilai jika sudah banyak rekomendasi dari DPRD Kaltim yang tidak mau didengar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Coba rekomendasi itu didengar semua, saya pasti salah satu orang yang mendorong dibentuknya pansus. Tapi apa faktanya ? Dulu pansus anak lubang tambang rekomendasinya enggak dijalankan juga sama pemerintah,” ungkapnya. (Eka)