Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Pengawasan

Publiknews.co Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti lemahnya pengawasan sebagai penyebab terjadinya aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan kurang optimalnya pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Menurut Deni, area yang terdampak merupakan bagian dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yang seharusnya difungsikan sebagai wilayah konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Fakta bahwa kegiatan tambang bisa berlangsung di kawasan konservasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Padahal, sebagian besar kewenangan pengawasan berada di tingkat pusat,” ujar Deni.

Kawasan KHDTK Unmul diketahui memiliki luas sekitar 300 hektare, yang dirancang sebagai habitat alami bagi berbagai jenis flora dan fauna dilindungi. Namun demikian, sekitar 3,5 hektare dari wilayah tersebut dilaporkan telah diserobot dan dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa meskipun perusahaan yang terlibat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), lokasi operasional mereka ternyata berada di luar area yang telah ditentukan.

Hal tersebut menyebabkan kegiatan penambangan yang dilakukan menjadi tidak sah secara hukum.

“Status legal izin tidak serta merta membenarkan aktivitas mereka di luar batas izin yang berlaku. Ini tetap masuk kategori pelanggaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Timur, sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor pertambangan, harus memiliki komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, koordinasi antara berbagai level pemerintahan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kerap kali jauh lebih besar dibandingkan nilai jaminan reklamasi yang diberikan perusahaan,” tutup Deni.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN