WTP Kembali Diraih Kaltim, DPRD Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Publiknews.co Samarinda – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 bukan hanya menjadi catatan keberhasilan administratif, tetapi juga momentum penguatan fungsi pengawasan ke depan.

DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk memperkuat peran dalam memastikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti secara tuntas.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa WTP bukan akhir dari proses pengelolaan keuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

Meski opini tertinggi dari auditor negara telah diraih, BPK tetap mengidentifikasi puluhan temuan dalam laporan keuangan Pemprov.

“Opini WTP adalah cermin dari kepatuhan administratif, tapi belum tentu menjamin ketiadaan masalah. Masih ada 27 temuan dan 63 rekomendasi yang harus ditangani secara serius. Ini yang akan kami kawal bersama,”ujarnya.

Menurutnya, konsistensi Kaltim meraih opini tertinggi patut diapresiasi, namun bukan berarti tidak ada ruang untuk evaluasi dan perbaikan.

Hasanuddin menyebutkan bahwa dirinya telah memulai komunikasi dengan jajaran eksekutif, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi, untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi BPK dijalankan secara progresif.

Ia menegaskan bahwa langkah konkret dan pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan agar tata kelola keuangan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

“Kami tidak ingin ada temuan yang berulang atau rekomendasi yang diabaikan. Ini bukan soal pencitraan, tapi soal tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran publik,”tambahnya.

Seiring dengan peran Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Hasanuddin melihat bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan menjadi syarat mutlak.

Ia menyebutkan bahwa kualitas birokrasi ke depan harus adaptif, responsif, dan akuntabel agar sejalan dengan kompleksitas agenda pembangunan nasional.

“Pencapaian ini bukan untuk disanjung, tapi sebagai pengingat bahwa sistem keuangan kita harus terus diperkuat. DPRD akan memastikan rekomendasi BPK tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dijadikan peta jalan pembenahan yang konkret,”tutupnya.

WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan BPK kepada institusi pemerintah atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bukti bebas dari kesalahan material.

Dengan capaian 12 kali berturut-turut, Kaltim diakui telah membangun sistem pengelolaan keuangan yang stabil, namun tantangan selanjutnya terletak pada kemampuan menutup celah-celah kelemahan yang masih ditemukan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN