Publiknews. Co, Samarinda – Penggunaan anggaran dari bantuan dana corporate social responsibility (CSR) di Kaltim tidak maksimal dan tidak sebanding dengan yang dihasilkan oleh daerah Kaltim, ditambah dengan kerusakan alam yang ditimbulkan para pengelola perusahaan tambang.
“Mereka (Perusahaan) keuntungan yang mereka dapatkan sangat besar. Jadi harus Kaltim khususnya Samarinda juga sebanding dengan yang mereka dapatkan,” kata anggota komisi III DPRD Samarinda, Anhar saat di wawancarai media ini di ruang lobby gedung DPRD Samarinda, Selasa (12/4/2023).
Anhar mengatakan, jika selama ini realisasi anggaran CSR perusahaan hanya didominasi untuk mendukung usaha kegiatan kecil masyarakat seperti pemberian bantuan sosial, peralatan rumah, pembagian tandon, pembangunan sumur bor dan kegiatan-kegiatan amal lainnya.
Maka dari itu, politisi asal PDI-P itu meminta kepada pemerintah terkhusus kepada Pemprov agar dana CSR bisa direalisasikan lebih kepada hal yang mempunyai kapasitas besar.
“Kalau mereka itu memberikan bantuan melalui program-program CSR sifatnya itu harus instalasinya yang lebih jauh lagi ke depan, semisal bangun Universitas, rumah-rumah ibadah atau bangun fasilitas-fasilitas pemerintahan,” ungkapnya.
Sehingga, Anhar berharap kepada perusahaan besar yang ada di Kaltim dapat menambah besaran jumlah dana CSR atau memberikan bantuan yang lebih besar untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Samarinda.
“Jadi harus jauhlah ke depan, kalau perlu bangun flyover atau terowongan bawah tanah tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu yang luar biasa,” tandasnya.
(Farid/Adv/DPRDSamarinda)