Ananda Emira Moeis: Investasi di Kaltim Harus Adil, Terbuka, dan Pro-Rakyat

Publiknews.co Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap kegiatan investasi di daerah.

Ia menekankan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh proyek-proyek besar.

Menurut Ananda, derasnya arus investasi yang masuk ke Kalimantan Timur harus disikapi dengan cermat, bukan hanya dilihat dari nilai kapital yang ditawarkan, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka. Kita harus bertanya: siapa yang diuntungkan? Apakah masyarakat kita hanya menjadi penonton di tengah pembangunan di tanahnya sendiri?” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menyoroti lemahnya pelibatan publik dalam berbagai proyek strategis yang memanfaatkan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat.

Akses terhadap dokumen penting seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan rencana pemanfaatan lahan dinilai masih sangat terbatas, bahkan untuk warga yang terdampak secara langsung.

“Keterbukaan informasi itu hak masyarakat. Jika rakyat tidak dilibatkan sejak awal, itu sudah cacat prosedur. Maka, investasi seperti ini rawan konflik,” tegasnya.

Ananda juga mengingatkan bahwa keberhasilan investasi seharusnya diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan, bukan sekadar keberhasilan menarik modal asing atau domestik.

“Investasi yang benar adalah yang selaras dengan nilai-nilai lokal, menghormati masyarakat adat, dan tidak merusak lingkungan. Prinsip keadilan harus jadi fondasi,” tambahnya.

DPRD Kaltim, kata Ananda, akan terus memperketat fungsi pengawasannya terhadap arus investasi.

Ia memastikan bahwa lembaga legislatif tidak akan tinggal diam jika ditemukan indikasi pelanggaran hak rakyat atau eksploitasi yang merugikan lingkungan.

“Setiap investor yang masuk ke Kalimantan Timur wajib tunduk pada regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kita ingin pembangunan, tapi yang manusiawi dan berpihak,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PNjn