Publiknews. Co – SAMARINDA – Maraknya antrian kendaraan beroda empat terutama kendaraan truk dibeberapa SPBU Samarinda, Joni Sinatra Ginting sebut, dapat menggangu kendaraan pengguna jalan hingga ditakutkan dapat menyebabkan kecelakaan.
Anggota Dewan Samarinda, Joni Sinatra Ginting. Ia menilai Kebijakan atau sistem pembayaran fuel card 2.0 dari Pemerintah terlalu bermacam-macam.
“Pemerintah ini macem-macem, ada yang pake kartu untuk mengantri lalu dimasukan No. Plat kendaraan,” ucapa Joni, saat diwawancarai awak media, di ruangan Kedewananya Lt. 4 DPRD Samarinda. Selasa,(10/01/2023).
Menurut Anggota Komisi I DPRD itu, Pemerintah yang menjalankan sistem itu sudah kalut (dalam keadaan yang kacau karena masalah bahan bakar yang minim).
Ia mengungkapkan jika sebenarnya Pemerintah bisa saja menyelesaikan permasalahan atrian truk akibat minimnya bahan bakar (Bio solar), dengan melihat bahwa Kaltim adalah salah satu daerah penghasil minyak terbesar Indonesia.
“Kita lihat di Jawa itu tidak ada yang mengatri, sedangkan kita ini daerah penghasi tetapi kita yang mengantri, kecuali kita bukan penghasil ya wajar, makanya ini sudah kalut,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Samarinda itupun menambahkan. “Kita lihat di jawa tidak ada yang mengantri itu artinya kuotanya besar, sedangkan kita daerah penghasil malah mengantri,” tambahnya Joni sapaan akrabnya.
Ia pun mengatakan, Kebijakan itu bukan dari Pusat, namun kebijakan dari pihak lokal dan Pertamina, kecuali ada kebijakan dari Pusat untuk diterapkan di seluruh daerah, sehingga Joni mengganggap sah sah saja.
Terakhir Ia memngukap jika solusi untuk permasalahan itu ialah dengan meminta pasokan bahan bakar terutama untuk jenis bio solar agar ditambahkan.
“Mau bagaimanapun solusinya, karena masalah kita kekurangan bahan bakar, ya minta kuotanya diperbanyak,” pungkasnya. (Adv/Rid/DPRD Samarinda)