Publiknews.co, Samarinda — Upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai memerlukan langkah nyata yang tidak sepenuhnya mengandalkan campur tangan pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, mengusulkan agar pengerukan Sungai Mahakam dapat dilaksanakan oleh perusahaan daerah (Perusda) sebagai bentuk respon cepat terhadap situasi darurat yang kerap terjadi.
Menurut Guntur, pendangkalan akibat sedimentasi di Sungai Mahakam menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat aliran air saat intensitas hujan tinggi, sehingga memicu banjir di berbagai wilayah Kukar.
“Peningkatan curah hujan memang di luar kendali kita, tetapi langkah mitigasi bisa diambil, salah satunya dengan mengatasi sedimentasi sungai yang selama ini terabaikan,” kata Guntur, Minggu (20/7/2025).
Ia menambahkan, sedimentasi di Mahakam yang diperkirakan mencapai 5 hingga 7 sentimeter per tahun sudah berlangsung selama beberapa dekade tanpa adanya pengerukan yang berkelanjutan.
Sebagai sungai yang masuk dalam kategori strategis nasional, pengelolaan Mahakam selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Namun, Guntur menilai, ketergantungan terhadap pusat sering kali memperlambat upaya penanganan akibat prosedur birokrasi yang panjang.
“Komisi II telah menjalin komunikasi dengan pihak Perusda. Harapan kami, ke depan Perusda bisa terlibat langsung dalam pengerukan agar prosesnya tidak selalu terhambat oleh mekanisme pusat,” ujarnya.
Ia menilai pengerukan yang dilakukan secara rutin, terutama di area muara, sangat krusial untuk mempercepat laju aliran air, baik saat musim hujan maupun saat pasang surut air laut.
Guntur meyakini bahwa dengan melibatkan Perusda, selain mempercepat penanganan, juga akan meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengerukan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan pentingnya menjaga habitat pesut Mahakam, satwa endemik yang hidup di perairan sekitar Danau Semayang.
“Kita tidak boleh menyelesaikan satu persoalan dengan menimbulkan kerusakan lain. Kelestarian pesut Mahakam harus menjadi perhatian dalam setiap kegiatan pengerukan,” tegasnya.
Di sisi lain, Guntur mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kukar yang mulai membenahi sistem drainase sebagai bagian dari strategi pengendalian banjir.
Ia mendorong adanya kolaborasi yang solid antara DPRD Kaltim, Pemkab Kukar, dan Perusda untuk mencari solusi yang menyeluruh.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan fleksibilitas terkait kewenangan teknis dan penganggaran kepada Perusda agar kegiatan pengerukan bisa dilakukan secara cepat, tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit.
“Jika Perusda diberi keleluasaan, pengerukan bisa dijalankan dengan lebih sigap. Ini adalah langkah konkret agar Kutai Kartanegara tidak terus menerus menghadapi ancaman banjir setiap tahun,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi






Users Today : 537
Total Users : 514568
Views Today : 702
Total views : 1626838
Who's Online : 1