Hamas Desak Reformasi Fiskal Nasional: “Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Tak Boleh Terus Tersisih”

Publiknews.co, Samarinda — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, kembali menegaskan perlunya reformasi kebijakan fiskal nasional yang lebih adil, khususnya bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

Ia menilai, hingga kini terdapat kesenjangan besar antara kontribusi daerah terhadap pendapatan negara dan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kembali oleh daerah tersebut.

“Kalimantan Timur selama ini menjadi penyangga energi nasional, namun apa yang dikembalikan kepada daerah belum sepadan dengan sumbangan yang diberikan. Ketimpangan seperti ini tidak boleh terus berlanjut,” ujar Hasanuddin, Minggu (20/7/2025).

Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti pertambangan batubara, kehutanan, dan perkebunan telah menjadikan Kaltim salah satu penyumbang utama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ironisnya, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah non-penghasil SDA.

Hasanuddin mendorong agar diplomasi fiskal dijadikan sebagai salah satu agenda utama dalam memperjuangkan hak-hak daerah.

Ia juga mengusulkan pembentukan forum khusus antar daerah penghasil SDA sebagai wadah perjuangan bersama di tingkat nasional.

“Ini bukan hanya tentang Kalimantan Timur, tetapi soal keadilan fiskal bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia. Kita harus menguatkan suara dan membangun solidaritas lintas daerah,” tuturnya.

Ia memastikan DPRD Kaltim akan mengambil peran aktif di tingkat nasional dengan menyampaikan berbagai rekomendasi dan usulan yang mendesak agar sistem fiskal negara mampu mencerminkan asas keadilan dan pembagian yang proporsional.

Lebih lanjut, Hasanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat dukungan terhadap upaya memperjuangkan hak-hak fiskal daerah.

“Perjuangan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Diperlukan kolaborasi seluruh komponen masyarakat agar suara daerah lebih didengar di tingkat nasional,” tegasnya.

Ia pun menutup pernyataan dengan imbauan kepada pemerintah pusat agar segera melakukan perbaikan dalam kebijakan distribusi fiskal.

“Jangan biarkan ironi ini terus berlangsung — daerah yang kaya akan sumber daya alam justru tertinggal dari sisi pembangunan. Saatnya sistem fiskal nasional mengalami pembaruan yang berpihak,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi