DPRD Samarinda Dorong Kejelasan Layanan Parkir Berlangganan untuk Masyarakat

Ket Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.

Publiknews.co Samarinda – Rencana penerapan program parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta tidak hanya fokus pada besaran tarif, tetapi juga memastikan masyarakat memahami layanan dan fasilitas yang akan diterima ketika menjadi peserta program tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai keberhasilan program sangat bergantung pada transparansi informasi serta kualitas pelayanan yang disediakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh gambaran menyeluruh sebelum memutuskan bergabung dalam skema parkir berlangganan.

“Warga harus mengetahui secara jelas apa saja manfaat yang diperoleh setelah menjadi peserta. Jangan hanya menjelaskan biaya yang dibayarkan, tetapi juga layanan yang diterima,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Rohim menjelaskan, salah satu hal yang perlu disosialisasikan secara rinci adalah lokasi parkir yang masuk dalam cakupan program, mekanisme penggunaannya, hingga bentuk pelayanan yang menjadi hak peserta. Dengan informasi yang lengkap, masyarakat dapat menilai secara objektif keuntungan yang ditawarkan.

Ia menambahkan, aspek keamanan dan kenyamanan di kawasan parkir juga harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Sebab, peserta yang telah membayar iuran tentu mengharapkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan sistem parkir biasa.

“Ketika seseorang sudah menjadi peserta parkir berlangganan, maka ada harapan terhadap pelayanan yang lebih pasti, termasuk keamanan dan kenyamanan saat menggunakan fasilitas tersebut,” katanya.

Di tengah pembahasan program itu, muncul informasi mengenai dugaan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp400 ribu untuk pembayaran parkir berlangganan. Menanggapi hal tersebut, Rohim menegaskan bahwa program tersebut tidak bersifat wajib bagi ASN.

Menurut dia, ASN memang menjadi kelompok yang pertama kali diperkenalkan dengan program tersebut. Namun, hal itu tidak berarti seluruh pegawai pemerintah harus ikut serta.

“Keikutsertaan dalam program ini tetap berdasarkan pilihan masing-masing. ASN yang berminat dapat mendaftar, sementara yang belum ingin bergabung juga tidak ada kewajiban untuk ikut,” tegasnya.

Selain memperjelas layanan, Rohim juga mendorong pemerintah menyampaikan perhitungan yang lebih mudah dipahami terkait manfaat ekonomi program tersebut. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui perbandingan antara biaya parkir harian yang biasa dikeluarkan dengan tarif parkir berlangganan dalam jangka waktu satu tahun.

Melalui penjelasan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah program itu lebih efisien dibandingkan pola pembayaran parkir yang selama ini diterapkan.

“Pemerintah perlu memberikan gambaran yang utuh. Jangan sampai masyarakat hanya melihat nominal yang harus dibayar tanpa memahami perbandingan biaya yang mungkin dikeluarkan selama setahun jika menggunakan sistem parkir reguler,” jelasnya.

Rohim mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang pernah disampaikan pemerintah, total pengeluaran parkir masyarakat dalam satu tahun berpotensi lebih besar dibandingkan biaya parkir berlangganan. Meski demikian, informasi tersebut masih perlu disampaikan secara lebih luas agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Karena itu, ia menilai keberlangsungan program tidak hanya bergantung pada jumlah peserta yang mendaftar, melainkan juga pada kemampuan pemerintah menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jika pelayanan berjalan baik dan manfaatnya terlihat langsung di lapangan, masyarakat akan lebih mudah memahami tujuan program ini dan mempertimbangkan untuk ikut serta,” pungkasnya.
(adv/dprdsamarinda)
penulis Ainun editor redaksi