DPRD Samarinda Dorong Penguatan Fondasi Keluarga di Tengah Maraknya Kekerasan Domestik

Publiknews.co Samarinda — Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Samarinda menjadi alarm serius akan rapuhnya ketahanan keluarga.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata merupakan ranah hukum, melainkan refleksi dari lemahnya struktur sosial dan nilai-nilai dalam keluarga.

“Upaya kami saat ini adalah menyusun rancangan peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga. Pendekatan ini diambil karena akar persoalan sering kali berkaitan dengan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah,” ujar Sri Puji.

Ia menilai bahwa rendahnya literasi dan pemahaman nilai moral dalam keluarga menjadi faktor utama yang memicu kekerasan.

Pendidikan, menurutnya, tak hanya diukur dari capaian akademis, tetapi dari kemampuan membangun karakter dan nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang kita hadapi adalah krisis literasi, baik literasi informasi maupun literasi moral. Banyak kekerasan terjadi karena nilai-nilai dasar dalam keluarga tidak tertanam kuat,” jelasnya.

Sri Puji juga menggarisbawahi tantangan di era digital, di mana banjir informasi dari media massa dan media sosial seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan memilah dan menyaring.

Ia menilai, keluarga kerap kewalahan menghadapi arus tersebut tanpa bekal literasi yang memadai.

“Peran media sangat dominan dalam membentuk pola pikir masyarakat. Sayangnya, kita belum cukup cakap dalam mengelolanya secara bijak,” imbuhnya.

Untuk itu, DPRD Samarinda terus menguatkan peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendukung penguatan keluarga.

Salah satunya melalui penyusunan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan perlindungan anak serta ketahanan keluarga.

“Perda perlindungan anak sudah ada, tinggal bagaimana pemerintah menindaklanjuti dan melaksanakan aturan tersebut secara konsisten. Tugas kami adalah merumuskan dan mengawal pelaksanaannya,” tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya alokasi anggaran yang memadai bagi instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), agar program sosialisasi bisa menjangkau lapisan masyarakat hingga ke tingkat bawah.

“Tanpa dukungan anggaran yang cukup, program-program pemberdayaan keluarga akan sulit dijalankan secara efektif. Padahal kebutuhan untuk itu sangat mendesak,” ungkapnya.

Sri Puji menyayangkan prioritas anggaran pemerintah yang menurutnya masih terlalu terfokus pada sektor pendidikan formal dan kesehatan, sementara isu keluarga justru belum mendapat perhatian seimbang.

“Anggaran untuk DP2PA dan DP2KB masih relatif kecil. Padahal ketahanan keluarga justru menjadi dasar dari banyak persoalan sosial lainnya,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat nilai-nilai spiritual dan budaya dalam keluarga.

Menurutnya, keluarga masa kini kian terpapar oleh pengaruh lingkungan dan arus globalisasi, sehingga membutuhkan pondasi nilai yang kuat.

“Pembangunan keluarga bukan hanya fisik, tapi juga spiritual dan budaya. Kita butuh penguatan dari aspek keagamaan dan sosial,” tegasnya.

Sri Puji juga menyinggung munculnya fenomena sosial seperti LGBT yang menurutnya harus ditanggapi secara arif.

Ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari perubahan zaman yang menuntut ketahanan nilai dalam keluarga diperkuat.

“Kondisi ini bukan hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Kita harus bersikap bijak dan cermat menyikapinya,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi