DPRD Samarinda Ingatkan Tantangan MBG Bukan Sekadar Distribusi Makanan

Ket foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Publiknews.co Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda masih dijalankan secara bertahap sehingga belum seluruh sekolah dapat menikmati manfaatnya. Di tengah upaya perluasan cakupan program, DPRD Kota Samarinda mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi makanan, tetapi juga kesiapan sistem pendukung yang ada di lapangan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pelaksanaan program berskala besar membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kendala saat diterapkan, terutama pada sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sangat banyak.

“Pelaksanaan MBG harus mempertimbangkan kesiapan data serta kapasitas pengelola di daerah. Jangan sampai program diterapkan pada sekolah dengan ribuan penerima manfaat, namun pengelolanya belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankannya secara optimal,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kesiapan pelaksanaan tidak hanya berkaitan dengan proses penyediaan makanan bagi siswa. Berbagai aspek lain, mulai dari fasilitas pendukung hingga sumber daya manusia yang terlibat dalam program, perlu dipastikan telah memenuhi kebutuhan operasional.

Sri menilai sejumlah kendala yang masih ditemui saat ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pelaksanaan harus menjadi perhatian sebelum program diperluas ke lebih banyak sekolah.

“Kesiapan sarana, bangunan pendukung, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengelolaan harus benar-benar diperhatikan. Saya melihat sejumlah kendala yang ada saat ini masih berkaitan dengan aspek-aspek tersebut,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG merupakan program pemerintah pusat, sehingga mekanisme pembiayaan dan penetapan penerima manfaat masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah berperan mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Karena itu, Sri meminta masyarakat dan pihak sekolah memahami bahwa proses perluasan program dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan yang telah ditetapkan.

“Tidak sedikit sekolah yang menanyakan alasan mereka belum memperoleh program MBG. Namun perlu dipahami bahwa pembiayaan dan penetapan program berasal dari pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih berperan dalam mendukung pelaksanaannya,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Samarinda turut menyoroti peluang keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung kebutuhan program MBG. Menurut Sri, wacana tersebut perlu dikaji secara matang agar manfaat ekonomi yang diharapkan benar-benar dapat dirasakan masyarakat tanpa mengganggu efektivitas pelaksanaan program.

DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat, termasuk dalam hal sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. Dengan dukungan sistem yang baik, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan secara bertahap menjangkau seluruh siswa di Kota Samarinda.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi