Firnadi Dorong Optimalisasi Pembiayaan Berbunga Nol dan KUR, UMKM Dinilai Pilar Ekonomi Daerah

Publiknews.co, Samarinda — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), agar lebih aktif memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang telah disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Firnadi, kemudahan akses terhadap pembiayaan berbunga rendah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Kukar Idaman, merupakan peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

“Program-program pembiayaan ini menjadi bukti nyata komitmen negara terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sudah saatnya pelaku UMKM memandang usahanya bukan sebatas kegiatan sambilan, melainkan sebagai sektor utama penggerak ekonomi daerah,” kata Firnadi, Minggu (20/7/2025).

Ia memaparkan, secara nasional, pemerintah telah menghadirkan fasilitas KUR dengan bunga ringan bagi pelaku usaha.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kukar pun memiliki program Kredit Kukar Idaman dengan bunga 0 persen, yang dinilainya telah berjalan dengan cukup baik.

“Data menunjukkan tingkat kredit bermasalah di Kukar hanya sekitar satu persen. Ini membuktikan bahwa masyarakat layak dipercaya. Tinggal bagaimana pendampingan serta akses informasinya ditingkatkan,” ujarnya.

Firnadi juga menekankan perlunya peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal.

Ia menilai banyak pelaku usaha masih terkendala oleh masalah administratif, pencatatan keuangan yang kurang tertib, atau ketidaktahuan mengenai prosedur di sektor perbankan.

“Pelaku usaha harus mulai membiasakan diri membuat laporan keuangan sederhana dan pencatatan pendapatan agar memenuhi kelayakan administratif di hadapan lembaga keuangan,” tegasnya.

Di samping itu, Firnadi mengingatkan pentingnya peran aktif dinas koperasi dan UMKM di daerah dalam memberikan edukasi serta pendampingan, agar program pembiayaan yang ditawarkan benar-benar bisa diserap oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar wacana.

“Pendampingan dan edukasi merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah. Jangan sampai program yang dirancang dengan baik justru tidak terserap karena pelaku usaha belum siap memanfaatkannya,” tambahnya.

Firnadi juga mendorong para pelaku UMKM agar tidak merasa ragu dalam mengakses fasilitas pembiayaan tersebut, mengingat dana tersebut merupakan dana publik yang dikembalikan melalui mekanisme penyertaan modal pemerintah ke lembaga perbankan.

Ia berharap program ini dapat digunakan secara optimal, dengan prinsip akuntabilitas, dan mampu memberikan dampak nyata.

“Apabila dikelola dengan baik, UMKM bukan hanya akan tumbuh mandiri, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi