Hadapi Puncak Hujan, DPRD Samarinda Minta Drainase Dioptimalkan

Ket Foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Publiknews.co Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta mengoptimalkan fungsi drainase sebagai langkah antisipasi menghadapi peningkatan curah hujan pada akhir tahun. DPRD Samarinda menilai pembenahan saluran air perlu dipercepat selama musim kemarau agar persoalan genangan dan banjir dapat diminimalkan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan masih ada sejumlah persoalan infrastruktur drainase yang harus diselesaikan sebelum musim hujan tiba. Mulai dari sedimentasi, tumpukan sampah, hingga konstruksi saluran dengan elevasi yang tidak sesuai sehingga menghambat aliran air.

Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikannya, musim hujan di Kalimantan Timur diprediksi mulai berlangsung pada November 2026. Curah hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember 2026 hingga Januari 2027.

“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” kata Rohim, Sabtu (10/10/2026).

Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan Komisi III DPRD Samarinda menemukan sejumlah kendala pada jaringan drainase. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian elevasi saluran yang menyebabkan air tidak mengalir dengan baik menuju titik pembuangan akhir di sungai.

Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah yang menumpuk di dalam saluran. Akibatnya, kapasitas drainase untuk menampung serta mengalirkan air hujan menjadi berkurang.

“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rohim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda memaksimalkan anggaran pemeliharaan. Pengerukan sedimentasi dan perbaikan saluran yang bermasalah perlu segera dilakukan agar sistem drainase mampu berfungsi optimal saat curah hujan meningkat.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki saluran di titik yang kerap tergenang. Pemerintah juga harus memastikan konektivitas jaringan drainase dari kawasan permukiman hingga saluran utama yang bermuara ke sungai.

Kolam Retensi Sempaja Perlu Didukung Saluran Memadai

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda adalah Sempaja. Di wilayah tersebut, kolam retensi masih menghadapi kendala karena belum tersedianya saluran pembuangan langsung menuju drainase utama.

Rencana pengaliran air dari kolam retensi melalui drainase Jalan PM Noor menuju sungai perlu ditunjang dengan kondisi saluran yang memadai. Rohim meminta pemerintah memastikan jalur tersebut tidak mengalami hambatan akibat pendangkalan, sampah, maupun perbedaan elevasi.

Optimalisasi jalur pembuangan dinilai penting agar air yang tertampung di kolam retensi dapat dialirkan dengan baik. Dengan demikian, fungsi kolam retensi dalam membantu mengendalikan genangan di kawasan tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Selain infrastruktur, Rohim turut menyoroti persoalan tata ruang yang berpengaruh terhadap risiko banjir. Aktivitas pembukaan dan pemotongan lahan di kawasan hulu, termasuk perubahan fungsi daerah resapan air, berpotensi meningkatkan limpasan air ke wilayah permukiman yang lebih rendah.

Ia mendorong Pemkot Samarinda memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan yang berpotensi mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Pembatasan pembukaan lahan dan alih fungsi kawasan resapan perlu menjadi bagian dari strategi pengendalian banjir jangka panjang.

Rohim menegaskan, upaya mengurangi risiko banjir membutuhkan penanganan yang terintegrasi antara pembenahan drainase, optimalisasi kolam retensi, dan pengawasan tata ruang. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan Samarinda menghadapi puncak musim hujan sekaligus mengurangi potensi genangan di kawasan rawan banjir.(adv/dprdsamarinda)