Kemendagri Cabut Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel, Sarkowi Nilai Kebijakan Ini Beri Nafas Baru bagi Dunia Usaha

Publiknews.co Samarinda — Sektor perhotelan kini kembali mendapatkan peluang untuk bangkit, setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi mencabut larangan penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah di hotel.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang sebelumnya terdampak oleh pembatasan anggaran pemerintah.

Selama masa berlaku larangan tersebut, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utama mereka, yakni dari penyelenggaraan kegiatan kedinasan. Kondisi ini berdampak cukup signifikan, terutama bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan kerja sama dengan lembaga pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyambut baik langkah yang diambil Kemendagri.

Ia menilai, pencabutan larangan ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah pusat terhadap dinamika ekonomi di daerah.

“Pemerintah kini memberikan ruang bagi instansi untuk kembali mengadakan kegiatan di hotel. Ini adalah bentuk perhatian terhadap aspirasi pelaku usaha yang sebelumnya kehilangan pasar akibat kebijakan tersebut,” ujar Sarkowi saat dimintai keterangan, Selasa (15/7/2025).

Ia memahami bahwa larangan terdahulu diterapkan atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran.

Namun, di sisi lain, aturan itu memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap sektor jasa, khususnya perhotelan, yang kehilangan sumber pendapatan andalan mereka.

Dengan adanya peluang kerja sama kembali, Sarkowi mendorong pelaku usaha perhotelan agar dapat beradaptasi baik dari segi harga maupun pelayanan sehingga tetap sesuai dengan kemampuan anggaran instansi pemerintah.

“Ini saat yang tepat untuk membangun pola kemitraan yang lebih fleksibel. Dunia usaha harus mampu menyesuaikan diri. Paket kegiatan maupun nilai anggarannya bisa disesuaikan selama prinsip saling menguntungkan tetap dijaga,” katanya.

Lebih lanjut, Sarkowi menekankan bahwa kebijakan ini sebaiknya dipergunakan secara bijaksana.

Menurutnya, bukan sekadar membuka kembali peluang transaksi, tetapi juga menciptakan ruang kerja yang produktif serta mendukung kinerja lembaga pemerintahan.

Ia juga menilai keputusan Kemendagri ini sebagai momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal.

Selain mengedepankan efisiensi, kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Yang diutamakan bukan hanya soal perputaran uang, tetapi membangun kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha. Ini tentang bagaimana memanfaatkan anggaran secara efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi